Viral Harga Pertalite Rp13.500 per Liter, Ini Penjelasan ESDM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluruskan isu harga Pertalite yang beredar luas di media sosial. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menegaskan kabar yang menyebut harga Pertalite menjadi Rp 13.500 tidak benar.

Anggia menyebut informasi soal kenaikan harga Pertalite ke Rp 13.500 muncul di platform media sosial sejak 26 September 2026 dan memastikan itu adalah kabar bohong.

Ia menekankan pentingnya klarifikasi agar publik tidak tersesat informasi. "Perlu kami luruskan, saat ini masif sekali konten media sosial yang berisikan informasi kenaikan harga pertalite, konten atau informasi ini adalah hoax atau berita bohong," ungkap Anggia dikonfirmasi wartawan, Kamis (24/9/2026).

Menurut Anggia, pemerintah tidak berencana menaikkan harga BBM bersubsidi maupun kompensasi hingga akhir tahun ini. Harga Pertalite tetap Rp 10.000 per liter dan Biosolar Rp 6.800 per liter.

Ia menambahkan bahwa pernyataan tersebut juga telah disampaikan secara terbuka oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. "Faktanya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan di berbagai kesempatan, forum terbuka dan wawancara dengan media, bahwa tidak ada kenaikan harga Pertalite dan bio solar. Sekalipun harga minyak dunia bergerak naik," ucap dia.

Anggia turut mengajak masyarakat lebih cermat dalam menyaring informasi, terutama yang bersumber dari media sosial. "Lebih teliti dan lebih cerdas dalam menyerap informasi, sehingga Anda tidak mudah diprovokasi oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab yang sengaja membuat masyarakat jadi emosi. Carilah informasi pada sumber resmi dan media yang terverifikasi," imbau dia.

Kebijakan Harga Pertalite dan BBM Lain: Subsidi Tetap, Nonsubsidi Ikut Pasar

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menanggapi ramai isu kenaikan harga BBM di media sosial. Ia memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun 2026, sementara penyesuaian harga untuk BBM non-subsidi mengikuti pergerakan harga minyak dunia.

Bahlil meminta publik tidak mudah percaya pada informasi simpang siur dan memeriksa rujukan harga, terutama untuk BBM non-subsidi yang sangat dipengaruhi fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP).

Ia menjelaskan mekanismenya mengacu pada pasar global. "Coba cek dulu. Kalau harga minyak non-subsidi itu akan mengikuti harga pasar. Kalau harga pasar globalnya itu ICP-nya naik, otomatis dia akan naik. Tapi kalau harga ICP-nya turun, pasti juga dia akan melakukan koreksi," ujar Bahlil di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa (22/9/2026).

Pemerintah, kata Bahlil, juga memastikan ketersediaan BBM nasional dalam kondisi aman di atas batas standar kecukupan, yakni sekitar 18–21 hari operasional. Kepastian tidak adanya kenaikan tarif BBM subsidi disebutnya merupakan instruksi langsung dari Presiden.

"Harga minyak subsidi sampai dengan akhir tahun tidak akan ada kenaikan. Sudah, itu deal, itu perintah Pak Presiden Prabowo," tegas Bahlil.

Seruan untuk Kelompok Mampu Tak Gunakan BBM Subsidi

Bahlil kembali mengimbau kelompok masyarakat berekonomi mampu agar tidak mengonsumsi BBM subsidi yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu. "Saya mengimbau terus ini. Yang mampu, yang pendapatannya bagus, ekonominya menengah ke atas, mobilnya bagus, ya janganlah pakai BBM subsidi," tuturnya.

Ia menyayangkan praktik penyalahgunaan BBM subsidi masih terjadi. Bahlil mencontohkan temuan di Makassar, Sulawesi Selatan, di mana sebuah kendaraan memodifikasi tangki agar dapat menyedot BBM subsidi dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali.

"Memang terjadi shifting. Gimana tidak shifting kalau mobil bagus diisi minyak subsidi, habis itu dijual lagi. Ya kasihan saudara-saudara kita yang berhak menerimanya jatahnya diambil," cetusnya.

"Masa sih kita tidak malu sama saudara-saudara kita yang harus mendapatkan subsidi BBM, tapi jatahnya diambil oleh orang yang mampu," pungkas Bahlil.