ESDM Target Semua Desa di Indonesia Dialiri Listrik pada 2029

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan rasio elektrifikasi rumah tangga mencapai 100% pada 2029. Percepatan listrik masuk desa dipacu melalui perluasan program Listrik Perdesaan (Lisdes), dengan fokus pada wilayah yang masih tertinggal akses energi, dikutip dari Antara.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ahmad Amiruddin, menyatakan percepatan terus ditempuh dalam kegiatan sinkronisasi usulan program listrik pedesaan di Kota Palu. "Jadi kita punya target cukup besar bahwa untuk desa berlistrik rasionya sampai 100% dalam waktu cepat, dan seluruh rumah tangga ditargetkan pada tahun 2029 sudah 100%," kata Ahmad Amiruddin dalam kegiatan sinkronisasi usulan program listrik pedesaan di Kota Palu, dikutip dari Antara, Kamis (24/9/2026).

Hingga triwulan II tahun 2026, capaian rasio elektrifikasi nasional tercatat 99,85%. "Sementara untuk pelanggan yang terlayani langsung oleh PT PLN (Persero) berada di angka 98,61%," ucapnya.

Untuk Sulawesi Tengah, rasio elektrifikasi pada periode yang sama berada di 99,27%, dengan rasio desa berlistrik 96,579%. "Di Sulawesi Tengah masih ada gap yang menjadi tantangan kita bersama untuk diselesaikan segera," sebutnya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, PLN, dan pemerintah daerah. "Tentunya dukungan kepala daerah sangat vital mengingat tantangan distribusi listrik di desa-desa tersisa semakin tinggi, terutama terkait akses geografis, perizinan kawasan, hingga pendekatan sosial masyarakat," kata dia.

Listrik Masuk Desa: Strategi Penyediaan Listrik Fleksibel

Untuk menjangkau kawasan yang sulit diakses, ESDM menyiapkan skema penyediaan listrik yang fleksibel. Selain memperluas jaringan distribusi di lokasi yang berdekatan dengan infrastruktur eksisting, pemerintah memanfaatkan pilihan energi terbarukan sesuai karakter wilayah.

"Metode lainnya dengan memanfaatkan pembangunan mini grid Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal maupun PLTS individual bagi daerah kepulauan atau pegunungan terpencil yang sulit dijangkau jaringan darat," ujarnya.

Sinergi antarlembaga diharapkan mempercepat penyelesaian target infrastruktur kelistrikan sesuai tenggat yang ditetapkan. Untuk warga yang terkendala biaya penyambungan, pemerintah menyiapkan dukungan dari anggaran negara.

"Bagi masyarakat kurang mampu yang berada di daerah berlistrik namun belum sanggup membayar biaya penyambungan, pemerintah menyediakan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari APBN," tuturnya.