AS Tambah Sanksi Ekonomi ke Kuba, Rubio Ungkap Targetnya

Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi baru terhadap pejabat dan perusahaan Kuba. Pengumuman itu disampaikan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Jumat (21/8/2026). Putaran terbaru mencakup sembilan perusahaan milik negara di sektor pertambangan, logam, dan bangunan, Kementerian Konstruksi, serta pejabat yang terkait dengan sebuah lembaga internasional berbasis di Kuba.

Rubio menyebut penetapan ini menandai sikap tegas Washington terhadap Havana. "Penetapan hari ini memperjelas bahwa Pemerintahan Trump tidak akan mentolerir upaya rezim Kuba untuk mendanai penindasannya atau melanjutkan kampanye subversif anti-Amerika yang telah berlangsung selama beberapa dekade," kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dikutip dari BBC.

Dalam pernyataannya, ia juga menuding para tokoh tersebut "mengangkut brigade baru simpatisan internasional ke Havana untuk menjalin jaringan dengan pejabat rezim" bertepatan dengan peringatan 100 tahun mendiang pemimpin Kuba, Fidel Castro.

ICAP dan Tokoh yang Disasar

Kepemimpinan Institut Persahabatan Kuba dengan Rakyat (ICAP) menjadi salah satu target utama dalam sanksi terbaru AS. ICAP, yang didirikan pada 1960 oleh Fidel Castro, secara tradisional digunakan pemerintah Kuba untuk membina hubungan dengan organisasi-organisasi dunia yang memiliki pandangan serupa.

Selama ini, lembaga tersebut menjadi tuan rumah bagi kelompok aktivis yang berkunjung ke Kuba, sekaligus mempromosikan kampanye pro-pemerintah di negara mereka masing-masing.

Rubio menuduh ICAP "menyesatkan" dan merugikan warga Amerika dengan kebohongan, taktik spionase, dan pelanggaran hukum. Di antara yang disasar adalah Presiden ICAP, Fernando Gonzalez Llort, anggota jaringan mata-mata yang dikenal sebagai Cuban Five dan pernah menjadi bagian dari pertukaran tahanan pada masa pemulihan hubungan dengan Havana di era Presiden Obama.

Respons Pemerintah Kuba

Pemerintah Kuba mengecam seluruh sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintahan Trump. Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodríguez, menolak pengumuman Rubio. Melalui unggahan di platform X, ia menyebut Rubio berupaya "menghukum" perusahaan-perusahaan Kuba dan semakin "merusak" perekonomian negara tersebut.

Rodríguez menambahkan, langkah AS akan menghalangi pemerintah Kuba dalam menjamin layanan dasar bagi penduduk yang sudah berada dalam situasi kritis akibat blokade.

Sejauh ini, tokoh-tokoh senior Havana di sektor energi, keuangan, dan pertahanan telah lebih dulu dikenai sanksi oleh AS. Di sisi lain, industri pariwisata—sumber pendapatan utama pemerintah Kuba—tertekan dan anjlok drastis.

Pemblokiran Minyak AS dan Krisis Listrik

AS telah memberlakukan pemblokiran pasokan minyak yang efektif terhadap Kuba sejak awal tahun. Kebijakan ini menambah tekanan terhadap ekonomi dan layanan publik di pulau tersebut.

Dengan infrastruktur listrik yang menua dan ketergantungan tinggi pada impor bahan bakar, rumah sakit di Kuba terpaksa mengandalkan generator darurat untuk menjaga layanan esensial.

Diperparah pemadaman listrik berkepanjangan, gelombang protes pun merebak. Di Kuba, perbedaan pendapat yang disampaikan di ruang publik biasanya dihadapkan pada ancaman hukuman penjara yang lama.