Siap-Siap, Harga Barang di Mal Naik Mulai Oktober 2026

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja memberi sinyal adanya potensi kenaikan harga barang di pusat perbelanjaan atau mal mulai kuartal IV 2026 atau sekitar Oktober.

Kenaikan harga dipicu oleh pelaku usaha ritel yang mulai mengisi stok baru dengan biaya produksi yang lebih tinggi akibat kenaikan biaya logistik, energi, bahan baku, serta pelemahan nilai tukar rupiah yang berdampak pada harga barang impor.

"Nah, stok-stok barang ini, dalam jumlah banyak ini akan diproduksi dari bahan baku yang harganya sudah naik. Ya, kan sekarang ini harga energi naik, biaya logistik naik, harga bahan baku naik," kata Alphonzus ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (30/7).

Ia menyebut, kenaikan harga berpotensi terjadi di hampir seluruh kategori produk karena kenaikan biaya logistik dan energi mempengaruhi seluruh rantai pasok, baik untuk barang produksi dalam negeri maupun impor.

Meski demikian, Alphonzus menegaskan kenaikan harga bukan opsi utama bagi pelaku usaha. APPBI mendorong pemerintah segera mengambil langkah untuk menekan biaya produksi, logistik, energi, dan harga bahan baku agar kenaikan harga tidak terlalu signifikan atau dapat dihindari.

"Jadi, sebetulnya kami tetap berharap tidak ada kenaikan bahan baku, kenaikan biaya logistik, biaya energi dan sebagainya. Jadi sebetulnya kami tetap berharap pemerintah bisa segera mengatasi situasi ini sebelum triwulan IV 2026," ujar Alphonzus.

Strategi Pelaku Usaha

 

Alphonzus menyampaikan pelaku usaha telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga daya beli masyarakat. Langkah tersebut antara lain menggunakan bahan baku alternatif yang lebih efisien, menghadirkan produk dalam kemasan yang lebih kecil agar harga tetap terjangkau, serta memperbanyak program promosi dan diskon.

Selain itu, APPBI juga merekomendasikan pemerintah untuk lebih memfokuskan kebijakan pada penguatan ekonomi domestik.

Menurut Alphonzus, konsumsi rumah tangga yang menyumbang sekitar 57 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional perlu dijaga melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi. 

"Saya kira mungkin yang perlu dilakukan adalah bagaimana pemerintah lebih fokus lagi. Khususnya untuk bisa mengatasi berbagai masalah tekanan di dalam negeri. Karena saya kira prioritas tetap harus diberikan kepada dalam negeri," imbuhnya.