Sokongan Bantuan Pakan Ikan Kaltim Jamin Kelangsungan Usaha Pembudidaya

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), secara strategis menyalurkan sokongan pakan dan benih ikan. Langkah ini bertujuan menjamin kelangsungan usaha operasional para pembudidaya di wilayah tersebut. Inisiatif ini juga mendorong kemandirian mereka.

Program fasilitasi perikanan ini menyasar 63 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) di seluruh Kaltim pada tahun ini. Bantuan benih ikan menjadi porsi penyaluran terbanyak di tahun 2026. Hal ini karena benih merupakan kebutuhan dasar untuk memulai siklus panen.

Kepala DKP Kaltim, Irhan Hukmaidy, menyatakan tujuan utama bukan sekadar memberi bantuan cuma-cuma. Namun, secara nyata mendorong setiap kelompok agar usahanya berkembang. Tujuannya adalah peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan pembudidaya.

Fokus Distribusi Bantuan Pakan Ikan Kaltim dan Benih

Pemerintah provinsi memfokuskan penyaluran bantuan pakan untuk menekan tingginya biaya produksi operasional harian. Bantuan ini disalurkan kepada sejumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) di beberapa wilayah. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban finansial mereka.

Distribusi pakan gratis ini dialokasikan untuk 10 Pokdakan di Samarinda. Selain itu, 12 Pokdakan di Kutai Kartanegara juga menerima bantuan serupa. Dua Pokdakan di Penajam Paser Utara (PPU) dan satu Pokdakan di Berau turut menjadi penerima manfaat.

Irhan Hukmaidy menegaskan bahwa bantuan benih ikan masih menjadi prioritas utama. Komoditas ini esensial bagi pembudidaya untuk memulai siklus budidaya. Program ini dirancang untuk memastikan keberlanjutan usaha perikanan lokal.

Prioritas dan Pemerataan Akses Bantuan

Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Pemprov Kaltim menetapkan skala prioritas yang ketat. Prioritas utama diberikan kepada kelompok yang belum pernah tersentuh bantuan sama sekali. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan akses secara merata.

Pendekatan ini memastikan bahwa bantuan tidak hanya terpusat pada kelompok tertentu. Sebaliknya, kelompok yang paling membutuhkan dan belum memiliki akses akan mendapatkan dukungan. Ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap keadilan sosial.

Pemerataan akses diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok Kaltim. Dengan demikian, lebih banyak pembudidaya memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang inklusif.

Sinergi Anggaran untuk Ketahanan Ekonomi Kerakyatan

Pemenuhan kebutuhan sarana budidaya ini direalisasikan melalui sinergi integrasi anggaran yang kuat. Bantuan tersebut bersumber dari Bantuan Reguler (APBD Provinsi) dan Bantuan Aspirasi atau Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Penyaluran disesuaikan dengan usulan dan kebutuhan riil dari masing-masing kabupaten/kota.

Kolaborasi lintas sektor dan skema pendanaan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah. Tujuannya adalah mengukuhkan ekosistem ketahanan ekonomi kerakyatan. Ini juga merawat keberlangsungan usaha bagi ribuan pembudidaya.

Pemprov Kaltim optimistis mampu mencapai target tersebut. Total 1.226 kelompok pembudidaya ikan tersebar di 10 wilayah kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur akan merasakan manfaatnya. Inisiatif ini diharapkan memperkuat sektor perikanan daerah.

Sumber: AntaraNews