Kadin Sultra Dorong Pemanfaatan Aspal Buton untuk Proyek Strategis Nasional

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) secara konsisten mengadvokasi penggunaan kekayaan alam Aspal Buton untuk proyek-proyek infrastruktur berskala nasional. Dorongan ini bertujuan agar potensi besar Aspal Buton dapat memberikan manfaat maksimal bagi negara, sekaligus mengoptimalkan investasi di tingkat daerah. Upaya ini merupakan bagian dari visi Kadin Sultra untuk menjadikan sumber daya lokal sebagai pilar pembangunan nasional.

Ketua Umum Kadin Sultra, Anton Timbang, menegaskan pentingnya hilirisasi Aspal Buton. Menurutnya, proses hilirisasi ini krusial untuk memastikan bahwa kekayaan alam dari “Bumi Anoa” tersebut tidak hanya diekstraksi, tetapi juga diolah guna menciptakan nilai tambah yang signifikan. Kadin Sultra bertekad untuk terus menyuarakan pemanfaatan Aspal Buton dalam proyek strategis infrastruktur di seluruh Indonesia.

Dukungan terhadap inisiatif ini semakin kuat setelah Aspal Buton resmi masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini diperkuat dengan adanya alokasi anggaran sebesar Rp1,49 triliun dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang ditujukan khusus untuk pengembangan industri hilirisasi Aspal Buton. Danantara sendiri merupakan dana kekayaan negara Indonesia yang dibentuk pada Februari 2025 untuk mengelola dan mengoptimalkan investasi pemerintah.

Kadin Sultra Gencarkan Pemanfaatan Aspal Buton di Tingkat Nasional

Kadin Sultra tidak akan berhenti menyuarakan penggunaan Aspal Buton agar menjadi bagian dari proyek strategi infrastruktur secara nasional. Anton Timbang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil Rapat Pimpinan (Rapim) Kadin, Aspal Buton kini telah diakui sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional. Pengakuan ini membuka jalan bagi pemanfaatan yang lebih luas dan terstruktur.

Dukungan finansial dari Danantara sebesar Rp1,49 triliun menjadi katalisator penting bagi pengembangan industri hilirisasi Aspal Buton. Dengan adanya dukungan ini, Kadin Sultra telah menyusun program lima tahun ke depan yang fokus pada pengembangan komoditas strategis ini. Program tersebut mencakup berbagai inisiatif untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas Aspal Buton.

Langkah selanjutnya yang akan diambil adalah menjalin kolaborasi erat dengan pemerintah provinsi dan Kabupaten Buton. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempersiapkan segala aspek yang diperlukan agar Aspal Buton dapat digunakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Persiapan meliputi regulasi, infrastruktur pendukung, hingga sumber daya manusia yang kompeten.

Kolaborasi Multi-Pihak untuk Hilirisasi Kekayaan Alam Sultra

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Erwin Aksa, menekankan bahwa hilirisasi Aspal Buton, serta pengelolaan kekayaan alam lainnya di Sultra, memerlukan kolaborasi yang solid. Kolaborasi ini harus melibatkan pemerintah, pengusaha dalam negeri, dan juga investor asing. Pendekatan multi-pihak ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif yang maksimal.

Erwin Aksa juga mengingatkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijak, seperti nikel, untuk menghindari dampak negatif. Pengelolaan yang tidak tepat dapat memicu bencana alam maupun konflik sosial. Oleh karena itu, Kadin bersama pemerintah diharapkan memperketat pengawasan terhadap pelaku tambang yang tidak sesuai aturan.

Menurutnya, pengelolaan yang baik akan menjadikan hilirisasi industri tidak hanya mendatangkan investasi daerah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang luas. Jika harga nikel naik dan dikelola dengan baik di masa depan, masyarakat lokal akan merasakan peningkatan kesejahteraan. Peran industri dalam menekan angka inflasi juga menjadi salah satu manfaat penting dari hilirisasi yang efektif.

Komitmen Pemprov Sultra Dorong Hilirisasi untuk Kesejahteraan

Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sultra, Rony Yakob Laute, turut menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pengusaha. Sinergi ini krusial untuk mengoptimalkan proses hilirisasi kekayaan alam Sultra, termasuk Aspal Buton. Pemerintah Provinsi Sultra berkomitmen penuh untuk terus mendorong kebijakan hilirisasi.

Kebijakan hilirisasi ini diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Investasi yang masuk ke Sultra diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang signifikan bagi penduduk setempat. Hal ini memastikan bahwa hilirisasi memberikan nilai tambah dan manfaat nyata bagi daerah.

Pemerintah Provinsi Sultra percaya bahwa dengan hilirisasi yang terencana dan terkelola dengan baik, kekayaan alam dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang kuat. Ini akan menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan, di mana masyarakat lokal menjadi penerima manfaat utama dari setiap investasi yang masuk. Komitmen ini mencerminkan visi jangka panjang untuk pembangunan daerah yang inklusif dan merata.

Sumber: AntaraNews