Transaksi KKI QRIS Pemda Bali Tembus Rp17,92 Miliar di 2025, BI Dorong Peningkatan

Transaksi Kartu Kredit Indonesia (KKI) pemerintah daerah di Bali yang menggunakan pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah mencapai angka signifikan. Data dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mencatat total transaksi menembus Rp17,92 miliar pada tahun 2025. Perkembangan ini menunjukkan adopsi teknologi pembayaran digital yang semakin masif di sektor pemerintahan daerah.

Peningkatan transaksi KKI, khususnya melalui QRIS, menunjukkan preferensi yang kuat terhadap metode pembayaran digital yang lebih efisien dan transparan. Kepala Perwakilan BI Bali, Erwin Soeriadimadja, menyatakan bahwa realisasi transaksi KKI semakin meningkat dengan kecenderungan penggunaan QRIS. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kemudahan, tetapi juga upaya pemerintah daerah dalam mengimplementasikan sistem keuangan yang modern.

Lonjakan angka ini sangat drastis jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2024 tercatat Rp3,69 miliar dan pada tahun 2023 hanya sebesar Rp120 juta. Dari total realisasi KKI Pemda Bali sebesar Rp18,12 miliar pada 2025, sebagian besar, yaitu Rp17,92 miliar, berasal dari KKI QRIS, sementara sisanya Rp293,73 juta menggunakan KKI Fisik. Hal ini mengindikasikan pergeseran signifikan menuju pembayaran non-tunai.

Tren Peningkatan Transaksi KKI QRIS Pemda Bali

Bank Indonesia Provinsi Bali mencatat peningkatan drastis dalam penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) oleh pemerintah daerah di Bali. Realisasi transaksi KKI secara keseluruhan mencapai Rp18,12 miliar pada tahun 2025, melonjak tajam dari Rp3,69 miliar pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan pertumbuhan eksponensial dalam adopsi sistem pembayaran non-tunai di lingkungan pemerintah daerah.

Secara spesifik, dominasi KKI berbasis QRIS sangat terlihat, dengan kontribusi sebesar Rp17,92 miliar dari total transaksi KKI pada tahun 2025. Hanya sebagian kecil, yaitu Rp293,73 juta, yang masih menggunakan KKI Fisik. Preferensi ini menggarisbawahi efektivitas dan kemudahan yang ditawarkan oleh QRIS dalam proses transaksi keuangan pemerintah.

Kepala Perwakilan BI Bali, Erwin Soeriadimadja, menegaskan bahwa realisasi transaksi KKI terus meningkat seiring dengan preferensi penggunaan QRIS. Meskipun indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di sembilan kabupaten/kota dan pemerintah provinsi di Bali telah mencapai rata-rata di atas 91 persen hingga semester I-2025, Bank Indonesia tetap mendorong peningkatan. Peningkatan ini diharapkan dapat terjadi pada realisasi belanja daerah, terutama melalui KKI daring dalam pengadaan via katalog elektronik.

Digitalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

Selain belanja daerah, transaksi digital untuk penerimaan pajak dan retribusi di Bali juga menunjukkan tren positif yang signifikan pada tahun 2025. Porsi penggunaan metode digital untuk penerimaan ini telah mencapai 46,82 persen, dengan realisasi sebesar Rp8,46 triliun. Angka ini meningkat substansial dari Rp5,07 triliun pada tahun 2024, menandakan pergeseran perilaku pembayaran masyarakat dan efektivitas sistem digital.

Perbandingan dengan metode lain menunjukkan bahwa porsi metode konvensional berada di angka 46,65 persen, sementara metode nondigital hanya 5,75 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kanal digital semakin menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kepala BI Bali juga menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak dan retribusi melalui kanal digital menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan.

Bank Indonesia Provinsi Bali terus mencermati potensi peningkatan penerimaan retribusi dan pajak yang lebih besar lagi melalui pemanfaatan kanal digital dan QRIS. Transaksi elektronik, baik untuk penerimaan maupun belanja, secara signifikan mendorong efisiensi transaksi daerah. Digitalisasi ini tidak hanya menekan potensi kebocoran penerimaan daerah, tetapi juga meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi karena sistem yang digunakan lebih cepat, transparan, dan non-tunai.

Sumber: AntaraNews