Pembangunan 49 Gerai KDMP Lombok Tengah Dorong Ekonomi Lokal, Ditargetkan Rampung 2026

Sebanyak 49 gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Lombok Tengah sedang dalam tahap pembangunan, ditargetkan beroperasi penuh pada 2026 untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Pembangunan 49 Gerai KDMP Lombok Tengah Dorong Ekonomi Lokal, Ditargetkan Rampung 2026
Sebanyak 49 gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Lombok Tengah sedang dalam tahap pembangunan, ditargetkan beroperasi penuh pada 2026 untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. (AntaraNews)

Pembangunan Gerai KDMP Lombok Tengah Pacu Ekonomi Desa

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mencatat progres signifikan dalam pembangunan infrastruktur ekonomi kerakyatan. Sebanyak 49 titik gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) telah mulai dibangun atau dikerjakan sepanjang tahun 2025. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian di tingkat desa dan kelurahan.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Tengah, Ikhsan, menyampaikan bahwa dari total 154 desa dan kelurahan, 49 di antaranya telah memulai pembangunan gerai KDMP. Pembangunan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sektor koperasi di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan.

Meskipun masih dalam tahap awal konstruksi, proyek ini menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat. Target operasional penuh pada tahun 2026 menjadi harapan besar agar manfaatnya segera dirasakan oleh warga.

Progres dan Target Pembangunan Gerai KDMP

Progres pembangunan gerai KDMP di Lombok Tengah saat ini baru mencapai 10 hingga 30 persen. Tahap ini menunjukkan bahwa proses konstruksi sedang berjalan dan membutuhkan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan kelancaran proyek.

Ikhsan menjelaskan bahwa pembangunan gedung koperasi ini ditargetkan rampung dan dapat dioperasikan pada tahun 2026. Dengan beroperasinya gerai-gerai ini, diharapkan akan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa melalui berbagai unit usaha yang akan dikelola oleh koperasi.

KDMP dirancang untuk menjalankan berbagai jenis usaha yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari simpan pinjam, pengembangan produksi lokal, pemasaran hasil pertanian, hingga penyediaan kebutuhan pokok dan layanan kesehatan. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri di tingkat desa.

Dukungan Anggaran dan Tantangan Lahan

Anggaran pembangunan gerai KDMP ini bersumber dari pemerintah pusat, dengan alokasi dana mencapai lebih dari Rp1,2 miliar. Pemerintah desa bersama pengurus koperasi memiliki peran penting dalam menyediakan lahan sebagai lokasi pembangunan.

Namun, tidak semua pembangunan berjalan mulus. Beberapa desa menghadapi kendala terkait kesiapan lahan, sehingga pembangunan gerai belum dapat dimulai. Untuk mengatasi hal ini, pengusulan penggunaan tanah aset pemerintah daerah (Pemda) dan Pemerintah Provinsi NTB sedang dilakukan. Tercatat, sekitar 58 bidang tanah Pemda dan 22 aset Pemerintah Provinsi NTB sedang diusulkan untuk lokasi pembangunan.

Selain itu, ada pula tantangan berupa penolakan dari warga terhadap alih fungsi lapangan untuk pembangunan koperasi. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Tengah tengah berupaya menyelesaikan permasalahan di lapangan agar pembangunan dapat terus berjalan sesuai rencana.

Pembentukan Kelembagaan KDMP

Di tengah proses pembangunan fisik, aspek kelembagaan KDMP juga telah dipersiapkan secara matang. Ketua, pengurus, serta anggota koperasi desa merah putih di 154 desa dan kelurahan yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah telah terbentuk.

Pembentukan ini juga disertai dengan kepemilikan badan hukum yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini memastikan bahwa KDMP memiliki landasan legal yang kuat untuk menjalankan operasionalnya dan memberikan manfaat maksimal bagi anggotanya.

Koperasi Desa Merah Putih merupakan inisiatif yang didorong oleh Presiden, bertujuan untuk membangun ekonomi dari desa serta menciptakan pemerataan dan memerdekakan masyarakat dari kemiskinan. Program ini melibatkan berbagai kementerian dan pemerintah daerah untuk kesuksesannya.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi