Proyeksi 2026: Kredit Perbankan Berpeluang Tumbuh 11%, Ini Faktor Pendorongnya

Rully Arya Wisnubroto, Chief Economist & Head of Research di Mirae Asset Sekuritas, mengungkapkan bahwa ada kemungkinan pertumbuhan kredit perbankan dapat mencapai 11 persen pada tahun 2026. Hal ini bergantung pada beberapa faktor, terutama penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI).

Saat ini, Rully berpendapat bahwa pertumbuhan kredit bank diperkirakan baru akan mendekati angka dua digit pada tahun depan.

"Untuk 2026 pertumbuhan kredit akan tumbuh single digit. Most likely sebenarnya saat ini sendiri kan lebih ke high single digit," jelasnya dalam sebuah sesi daring pada Kamis, 4 Desember 2025.

Oleh karena itu, ia berharap agar Bank Indonesia lebih proaktif dalam melakukan pemangkasan suku bunga acuan. Rully menyarankan agar penurunan dilakukan setidaknya 50 basis poin (bps) pada semester pertama tahun 2025, dari posisi saat ini yang berada di angka 4,75 persen. Ia juga menilai bahwa Bank Indonesia masih memiliki cukup ruang untuk melakukan penurunan tersebut, mengingat bank sentral telah menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebanyak 150 bps sejak September 2024.

"Jadi kita expect sih sebenarnya dengan penurunan suku bunga yang sudah cukup agresif, untuk menurunkan suku bunga di semester I (2026) 50 bps lagi. Ini juga saya rasa akan sangat mencukupi untuk mendorong pertumbuhan kredit di double digit, at least mungkin ke 11 persen cukup realistis," tuturnya.

Keyakinan Purbaya

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan keyakinannya bahwa penempatan dana pemerintah sebesar Rp 276 triliun akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan kredit, dengan efek yang dapat dirasakan paling cepat pada bulan Desember 2025.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah memindahkan sekitar Rp 200 triliun dari saldo anggaran lebih (SAL) yang ada di Bank Indonesia ke beberapa bank, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan BSI pada bulan September 2025 lalu.

“Hingga 31 Oktober, penempatan 200 triliun rupiah di Himbara dan BSI telah disalurkan dalam bentuk kredit sebesar Rp 188 triliun pada 10 November 2025,” ungkap Purbaya beberapa waktu yang lalu. Dengan langkah ini, diharapkan pertumbuhan kredit dapat meningkat, mendukung perekonomian nasional, dan memperkuat sektor keuangan di Indonesia.

Sektor perbankan menerima dana sebesar Rp 76 triliun dari empat bank

Pada tanggal 10 November 2025, pemerintah kembali menyalurkan sisa anggarannya kepada BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Bank Jakarta dengan total sebesar Rp 76 triliun. Penyaluran dana ini dilakukan karena perputaran uang primer mengalami perlambatan pada bulan Oktober 2025.

"Kita lihat base money-nya tumbuh 13,3 persen, di bulan Oktober turun sedikit ke 7,8 persen. Jadi kita pikir mungkin perlu didorong lagi, kita masukkan lagi Rp 76 triliun," ungkap Purbaya.

Setelah penempatan dana tersebut, Purbaya menginformasikan bahwa likuiditas domestik mengalami penguatan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang tetap stabil di angka 11,5 persen, serta pertumbuhan kredit yang solid mencapai 7,4 persen pada bulan Oktober.

"Hanya dampak penuh dari tambahnya likuiditas itu perlu sampai 2-3 bulan. Jadi baru kita lihat impact penuhnya mungkin di Desember (2025), Januari (2026)," jelas Purbaya.

Ayo dukung penurunan suku bunga kredit

Program penyaluran dana pemerintah melalui sektor perbankan berhasil menurunkan suku bunga kredit tertimbang, yang sebelumnya berada di angka 9,12 persen, kini menjadi 9 persen pada bulan Oktober 2025. Selain itu, suku bunga deposito dengan tenor 6 bulan juga mengalami penurunan dari 6 persen menjadi 5,2 persen pada bulan September 2025. "Ini memberi indikasi bahwa intervensi pemerintah berhasil mendorong penurunan cost of fund untuk mendukung aktivitas investasi dan konsumsi," ucap Purbaya.

Keberhasilan penyaluran dana pemerintah di perbankan telah terbukti efektif dalam menekan suku bunga kredit tertimbang, yang kini mencapai 9 persen, turun dari 9,12 persen pada Oktober 2025. Penurunan ini juga tercermin pada suku bunga deposito tenor 6 bulan, yang berkurang dari 6 persen menjadi 5,2 persen pada September 2025. "Ini memberi indikasi bahwa intervensi pemerintah berhasil mendorong penurunan cost of fund untuk mendukung aktivitas investasi dan konsumsi," ucap Purbaya.