Pemkot Semarang Raih Penghargaan UKPBJ Proaktif dari LKPP, Bukti Tata Kelola Pengadaan Transparan dan Akuntabel

Pemerintah Kota Semarang berhasil menorehkan prestasi gemilang di kancah nasional. Melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Pemkot Semarang menerima penghargaan bergengsi dari LKPP RI. Penghargaan ini diberikan atas capaian Kematangan Level 3 atau Proaktif dalam "UKPBJ Maturity Level Assessment" yang ketat.

Penghargaan tersebut secara resmi diterima oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Semarang, Budi Prakosa, mewakili Wali Kota. Acara penyerahan berlangsung di Semarang pada hari Rabu, 4 Desember, menjadi momen penting bagi pemerintah daerah. Pencapaian ini menegaskan komitmen Pemkot Semarang dalam mengelola pengadaan barang dan jasa secara profesional.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menyatakan penghargaan ini adalah simbol keberhasilan dan komitmen serius. Ini menunjukkan upaya Pemkot Semarang membangun tata kelola pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Capaian ini juga menjadi pengakuan atas perbaikan berkelanjutan yang dilakukan UKPBJ Kota Semarang.

Pengakuan Nasional atas Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa

Penghargaan Level Proaktif ini merupakan pengakuan resmi dari LKPP kepada UKPBJ yang telah mencapai level mandiri. UKPBJ Kota Semarang terbukti mampu melakukan perbaikan berkelanjutan dalam setiap aspek pengadaan barang dan jasa. Status "UKPBJ dengan Kematangan Baik (Proaktif)" ini menjadi tolok ukur penting bagi kinerja pemerintah daerah.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menegaskan bahwa penghargaan ini adalah simbol keberhasilan dan komitmen serius. "Penghargaan ini menjadi simbol keberhasilan dan komitmen serius Pemerintah Kota Semarang dalam membangun tata kelola pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel," kata Wali Kota Semarang. Ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Pencapaian Level Proaktif menunjukkan bahwa UKPBJ Kota Semarang telah memenuhi sembilan variabel penilaian yang ketat. Variabel ini mencakup empat domain utama, yaitu kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), proses, dan sistem informasi. Hal ini membuktikan bahwa UKPBJ telah rutin memperbaiki kualitas proses pengadaan secara menyeluruh.

Lebih lanjut, capaian ini juga menunjukkan pemanfaatan data, teknologi, dan manajemen risiko secara efektif. UKPBJ Kota Semarang tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga berinovasi dalam praktiknya. Semua ini dilakukan untuk memastikan pengadaan barang dan jasa berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Langkah Menuju Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa

Meskipun telah meraih penghargaan, Wali Kota Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa Level Proaktif ini adalah titik awal. "Namun, Level Proaktif adalah titik awal pengembangan lebih lanjut untuk terus berinovasi, meningkatkan kapabilitas, dan membuka peluang menuju tingkat kematangan lebih tinggi, seperti Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ)," katanya. Ini merupakan dorongan untuk pengembangan lebih lanjut dan terus berinovasi.

Atas capaian ini, UKPBJ Kota Semarang berpeluang besar masuk daftar nasional yang disusun LKPP. Daftar tersebut mencakup Peta Kematangan PBJ Nasional dan Daftar UKPBJ Berprestasi. Selain itu, mereka berkesempatan dinominasikan dalam ajang nasional, seperti Penghargaan Inovasi dan Peringkat Kinerja PBJ, yang akan semakin mengangkat nama kota.

Keberhasilan Pemkot Semarang meraih penghargaan kematangan level 3 ini turut meningkatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP). ITKP merupakan indikator krusial yang digunakan untuk menilai dan meningkatkan profesionalisme, efisiensi, dan akuntabilitas pengadaan barang jasa. Ini adalah cerminan dari tata kelola yang semakin baik.

ITKP juga menjadi salah satu penilaian penting dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia. Indikator ini mengukur tata kelola berdasarkan kualifikasi SDM PBJ, tingkat kematangan UKPBJ, dan pemanfaatan sistem yang ada. Dengan demikian, penghargaan ini menegaskan komitmen Pemkot Semarang terhadap reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews