Morotai: Titik Awal Kebangkitan Hilirisasi Tuna Nusantara dan Potensi Ekonomi Maritim

Morotai, sebuah pulau di timur Indonesia, kini berada di persimpangan penting untuk menjadi pusat hilirisasi tuna Nusantara. Wilayah ini memiliki potensi geostrategis sebagai beranda Indonesia ke Pasifik, menghubungkan sumber daya laut dengan rantai pasok industri. Namun, potensi besar ini memerlukan tata kelola yang terintegrasi dan berbasis ilmu pengetahuan untuk mewujudkan manfaat nyata.

Selama ini, Morotai memiliki dua identitas yang berjalan sendiri-sendiri: Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di sisi hulu dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Perikanan dan Pariwisata di sisi hilir. SKPT dirancang sebagai simpul pendaratan ikan, sementara KEK bertujuan menarik industri olahan dan ekspor. Kedua entitas ini belum terhubung dalam narasi pembangunan yang sama.

Akibatnya, hilirisasi yang diharapkan berdiri kokoh di atas dua pilar ini terhenti di tengah jalan, menunjukkan bahwa konsep besar tanpa keterpaduan seringkali gagal. Padahal, Morotai adalah simpul strategis dalam Sabuk Tuna Nusantara, berfungsi sebagai pintu utara menuju pasar global seperti Jepang dan Korea.

Kegagalan dalam mengintegrasikan SKPT dan KEK telah menyebabkan proses hilirisasi di Morotai berjalan pincang. SKPT belum berfungsi secara optimal karena fasilitas produksi dan rantai dinginnya sering kosong, serta pengiriman ke luar pulau belum konsisten. Dominasi bahan mentah yang keluar dari Morotai juga menjadi indikasi kurangnya nilai tambah.

Di sisi lain, KEK belum sepenuhnya menjalankan mandat perikanannya. Tidak ada industri jangkar berskala besar yang berdiri di kawasan ini, utilitas belum lengkap, dan penyerapan tenaga kerja masih jauh dari harapan. Pembenahan Morotai bukan hanya sekadar perbaikan fisik, melainkan perubahan cara pandang terhadap konsep hilirisasi itu sendiri.

Konsep hilirisasi yang efektif membutuhkan penyelarasan hulu dan hilir dalam satu kesatuan kawasan. Ini mencakup integrasi infrastruktur, tata ruang, insentif, dan kelembagaan yang komprehensif. Prinsip KEK menawarkan keunggulan melalui payung hukum, insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan penyediaan utilitas kawasan secara kolektif.

Keunggulan KEK ini memberikan kepastian biaya dan efisiensi yang sangat dibutuhkan oleh industri olahan tuna. Industri dengan margin tipis dan standar mutu global tidak akan berkembang tanpa lingkungan yang kompetitif. Morotai harus bertransformasi dari sekadar menjual lokasi menjadi kawasan yang menawarkan efisiensi sistem, kepatuhan mutu, dan daya saing biaya.

Dalam desain hilirisasi modern, satu ekor tuna tidak seharusnya hanya berakhir sebagai loin beku. Produk primer memang tetap menjadi jangkar ekspor, namun penguatan nilai tambah berasal dari produk sekunder seperti tuna kaleng dan pouch siap saji. Lebih jauh lagi, produk tersier berbasis bioproses seperti kolagen peptida dan minyak ikan kaya omega tiga juga memiliki potensi besar.

Strategi zero waste bukan hanya jargon ramah lingkungan, melainkan strategi ekonomi yang melipatgandakan nilai per ton ikan. Pendekatan ini menciptakan kesempatan kerja pada skala yang jauh lebih luas dan membangun identitas Morotai sebagai kawasan hilirisasi yang menggabungkan pangan, kesehatan, dan industri maritim berkelanjutan. Diversifikasi produk ini penting untuk daya saing.

Simulasi geoekonomi menunjukkan bahwa jika Morotai mencapai kapasitas penuh sekitar 66.000 ton produk per tahun pada 2045, nilai ekspor dapat mencapai hampir 400 juta dolar AS. Dengan struktur pabrik yang lengkap dan ekosistem logistik terintegrasi, serapan tenaga kerja langsung bisa mencapai hampir 2.000 orang. Efek berganda dapat menciptakan 5.000 hingga 6.000 tenaga kerja.

Angka ini berarti transformasi struktural bagi Morotai sebagai pulau perbatasan, dengan munculnya kelas menengah baru dan peningkatan pilihan karier bagi anak muda. Namun, hilirisasi tidak akan berhasil tanpa kepastian bahan baku yang berkelanjutan. Strategi pasokan harus menjamin keberlanjutan stok, kedaulatan armada nasional, dan keadilan bagi nelayan lokal.

Strategi kemitraan tiga lapis sangat penting untuk pasokan bahan baku: nelayan lokal sebagai pemasok prioritas, kapal nasional berizin sebagai pemasok utama skala menengah, dan kapal kerja sama di ZEE sebagai penyangga. Proporsi ini menegaskan prioritas Indonesia terhadap kapal dalam negeri sebagai tuan rumah di lautnya sendiri. Fondasi pasokan yang kuat akan menjaga industri Morotai dari gejolak harga global.

Di atas semua rancangan kawasan dan strategi pasokan, ekosistem hilirisasi ini membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memiliki peluang strategis untuk menjadi arsitek teknologi dan inovasi. BRIN dapat memimpin riset proses untuk produk bernilai tinggi, mengembangkan formulasi pangan dan suplemen, serta menyusun rekomendasi kebijakan.

Kehadiran BRIN di Morotai dapat menjadikan kawasan ini tidak hanya pusat industri, tetapi juga pusat pengetahuan dan laboratorium kebijakan hilirisasi tuna nasional. Ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur Indo-Pasifik masa depan, melampaui sekadar urusan ikan.

Pada akhirnya, Morotai mencerminkan pilihan besar Indonesia: apakah hilirisasi akan menjadi sekadar slogan atau strategi kebangsaan yang benar-benar dijalankan. Dengan penataan ulang KEK yang terintegrasi dengan SKPT secara konsisten, Morotai dapat dikenang sebagai titik awal kebangkitan hilirisasi tuna Nusantara, menuju Indonesia sebagai kekuatan maritim dan eksportir tuna bernilai tambah terkemuka pada 2045.

Sumber: AntaraNews