Menkeu Purbaya Ungkap Mulai Besok Dana Rp 200 Triliun Akan Masuk ke Enam Bank

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengonfirmasi bahwa mulai besok, Jumat (12/9), sebesar Rp 200 triliun akan dipindahkan dari Bank Indonesia (BI) ke beberapa bank nasional. "Dana tersebut akan mulai masuk ke enam bank," ungkap Purbaya saat ditemui setelah acara Great Lecture yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Kamis (11/9/2025).

Menurut Menkeu Purbaya, dana tersebut akan dialokasikan ke enam bank. Namun, ia belum memberikan rincian mengenai bank-bank yang akan menerima alokasi tersebut. Ia hanya menyebutkan bahwa dana tersebut akan disalurkan kepada bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), termasuk Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

"Semua bank Himbara akan mendapatkan dana ini," tambahnya. Saat ditanya mengenai regulasi yang diperlukan, Purbaya menegaskan bahwa penempatan dana ini tidak memerlukan aturan baru. "Tidak perlu (Peraturan Menteri Keuangan), bisa langsung dilakukan. Jika ada PMK, saya yang akan menandatangani," jelasnya.

Sistem keuangan saat ini mengalami penurunan

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencananya untuk menarik dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun yang saat ini tersimpan di Bank Indonesia. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memperkuat kinerja perekonomian nasional yang dianggap mengalami pelambatan.

"Saya lihat sistem finansial kita agak kering, makanya ekonomi melambat. Dua tahun terakhir orang susah cari kerja karena ada kesalahan kebijakan, baik moneter maupun fiskal. Saya lihat Kementerian Keuangan bisa berperan di situ," ungkap Purbaya setelah mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta pada Rabu, 10 September 2025.

Menurut Purbaya, salah satu penyebab utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi adalah lambatnya penyaluran belanja pemerintah yang membuat sistem keuangan menjadi "kering".

"Pemerintah rajin menarik pajak, lalu masuk ke bank sentral. Kalau dibelanjakan lagi nggak apa-apa, tapi ini kan nggak," tambahnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah aktif dalam mengumpulkan pajak, kurangnya belanja efektif justru berdampak negatif pada perekonomian. Dengan menarik dana tersebut, diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Alokasi dana sebesar Rp 200 triliun ditujukan untuk mendukung Gerakan Mesin Moneter dan Fiskal

Menurut Purbaya, dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung operasional mesin moneter dan fiskal. Dalam konteks moneter, dana dari pemerintah dapat berfungsi untuk menyuntikkan likuiditas ke dalam sistem perbankan. Hal ini akan mendorong bank untuk menyalurkan dana mereka, sehingga tidak terbebani oleh biaya dana (cost of fund) dan sekaligus mencari imbal hasil yang lebih baik.

"Jadi, saya memaksa mekanisme pasar berjalan dengan memberi 'senjata' ke mereka. Memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk mendapatkan return yang lebih tinggi," jelasnya.

Di sisi fiskal, Purbaya menekankan pentingnya percepatan belanja pemerintah untuk meningkatkan perputaran ekonomi. Ia berkomitmen untuk meninjau langsung proses penyaluran anggaran di kementerian dan lembaga, bahkan siap turun tangan jika ada program yang mengalami kendala dalam realisasinya. Dengan pendekatan ini, ia yakin bahwa mesin moneter dan fiskal dapat beroperasi secara optimal secara bersamaan. Jika strategi ini terbukti efektif, kebijakan tersebut akan terus dilaksanakan dengan tetap berkoordinasi dengan Bank Indonesia.