Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan anjloknya harga singkong di Lampung. Langkah konkret ini diambil demi meningkatkan kesejahteraan jutaan petani singkong di wilayah tersebut yang kini terancam kerugian.
Komitmen ini disampaikan Mentan Amran setelah menerima kunjungan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal beserta empat bupati dari provinsi tersebut di Jakarta pada hari Selasa. Pertemuan penting ini secara khusus membahas dampak signifikan penurunan harga singkong terhadap perekonomian lokal.
Anjloknya harga singkong telah menyebabkan kerugian besar bagi petani, mendorong pemerintah pusat untuk mencari solusi jangka pendek dan panjang. Tujuannya adalah untuk menstabilkan harga komoditas strategis ini dan memastikan keberlangsungan mata pencarian petani di sentra produksi singkong nasional.
Advertisement
Advertisement
Komitmen Mentan dan Strategi Penstabilan Harga
Mentan Andi Amran Sulaiman menyambut baik laporan dari Gubernur dan bupati Lampung, serta berjanji segera mengeluarkan surat resmi terkait penetapan harga minimal singkong yang berlaku secara nasional. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan jaminan harga bagi petani dan mencegah kerugian berkelanjutan.
"Regulasi ini harus kita kawal bersama. Saya akan buatkan surat agar harga singkong minimal sesuai regulasi harga di Lampung, sehingga petani punya jaminan harga. Kita tidak boleh membiarkan petani terus merugi," tegas Mentan Amran.
Selain penetapan harga, Amran juga mendorong peningkatan produksi singkong dengan kualitas pati yang lebih tinggi. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dan memperkuat posisi tawar petani di hadapan pabrik pengolahan singkong.
Advertisement
"Saya mau singkong Lampung bisa 70 ton per hektare. Saya minta Pak Sekjen memanggil tim khusus. Nanti saya ajarkan langsung supaya bisa diterapkan di Provinsi Lampung. Kita kawal regulasi sistem tata niaga singkong, petani untung, pabrik juga tidak dirugikan," tambah Amran.
Advertisement
Potensi Besar dan Tantangan Petani Singkong Lampung
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menjelaskan bahwa provinsi Lampung merupakan sentra singkong nasional, menyumbang hampir 70 persen produksi singkong Indonesia. Namun, potensi besar ini terancam oleh harga singkong yang terus tertekan.
Penurunan harga ini diakibatkan oleh masuknya impor tepung tapioka dan singkong, yang membuat produk lokal sulit bersaing di pasar. "Bersama beberapa bupati kami menghadap Pak Menteri, karena menghadapi permasalahan harga singkong di Provinsi Lampung yang terus turun," kata Rahmat.
Potensi ekonomi singkong di Lampung sangat besar, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor singkong hingga turunannya diperkirakan mencapai hampir Rp50 triliun. Sekitar satu juta keluarga di Lampung menggantungkan hidup dari singkong, dengan lahan tanaman yang lebih luas dibandingkan padi dan jagung.
Advertisement
Anggota DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menambahkan bahwa persoalan harga tidak hanya karena fluktuasi pasar, tetapi juga akibat potongan harga tinggi hingga 60 persen dari harga Rp1.350 per kilogram. Kondisi ini membuat petani menderita, karena modal tidak kembali, sementara masuknya impor turut menekan harga di tingkat petani.
Advertisement
Harapan Perbaikan Tata Niaga dan Dukungan BUMN
Keempat bupati yang mendampingi Gubernur Lampung, yaitu Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, dan Bupati Mesuji Elfianah, kompak menyampaikan bahwa tanpa regulasi tata niaga yang jelas, hubungan antara petani dan pabrik tidak pernah menemukan kesepakatan harga yang pasti.
"Saat ini kita sedang mengusahakan agar harga bisa segera distabilkan dan diseragamkan, tidak hanya di Lampung, tapi juga di seluruh Indonesia," ujar Rahmat. Ia menegaskan, jika kondisi ini terus berlanjut, petani bisa berhenti menanam singkong.
Mikdar Ilyas, yang juga menjabat sebagai Ketua Pansus Tata Niaga Singkong, mengapresiasi respons cepat Mentan Amran. "Semua persoalan ini tadi sudah kami sampaikan ke Pak Menteri,” ujarnya. Pihaknya akan terus mengawal agar kementerian terkait menutup keran impor dan menetapkan harga yang lebih proporsional.
Advertisement
Lebih lanjut, Mikdar juga mengungkapkan adanya pembahasan mengenai peluang BUMN untuk masuk mendukung pembangunan pabrik di sentra produksi singkong. Ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem singkong nasional dan memberikan nilai tambah bagi petani.
Sumber: AntaraNews