Sederet Manfaat Dirasakan PNS yang Punya Kecerdasan dalam Berinvestasi di Era Ekonomi Digital

Perkembangan teknologi informasi dan digital telah mengubah tidak hanya cara kerja, tetapi juga cara orang berinvestasi. Menurut laporan e-conomy SEA 2023 yang dirilis oleh Google, ekonomi digital Indonesia telah mengalami pertumbuhan signifikan, dari USD 27 miliar pada tahun 2018 menjadi USD 90 miliar pada tahun 2024.

Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa ekonomi digital di Indonesia tidak hanya stabil dari tahun ke tahun, tetapi juga memiliki proyeksi akselerasi yang kuat, dengan target mencapai USD 300 miliar pada tahun 2030.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq, DEA, menyampaikan hal ini saat membuka Virtual Public Lecture ASN Talent Academy Explore (VPL ATA X) bertema 'Investasi Digital ASN: Cerdas Finansial di Era Teknologi', yang merupakan kolaborasi antara LAN dan Tanoto Foundation.

"Di sisi lain, Crypto Currency atau aset kripto telah menjadi salah satu bentuk investasi digital yang semakin digemari, terutama di kalangan generasi milenial dan generasi Z. Data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menunjukkan bahwa jumlah investor aset kripto di Indonesia mencapai 21,63 juta orang pada Oktober 2024. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat adopsi kripto tertinggi di dunia, bahkan menempati urutan ketiga dalam indeks adopsi global," ungkapnya seperti yang dikutip pada Kamis (31/7).

Walaupun jumlah investor aset digital terus meningkat, Muhammad Taufiq menegaskan bahwa survei dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan rendahnya tingkat literasi di kalangan pengguna aset kripto di Indonesia. Banyak masyarakat, termasuk anak muda, yang terjebak dalam fenomena FOMO (fear of missing out) terhadap kripto tanpa didasari pemahaman yang memadai mengenai risiko dan mekanisme investasi digital ini.

"Oleh karena itu, ASN harus memperkaya diri dengan pengetahuan mengenai finansial digital sebagai bagian dari kompetensi adaptif di era transformasi digital. ASN tidak hanya berfungsi sebagai pelayan publik, tetapi juga harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam meningkatkan literasi keuangan digital, agar masyarakat tidak terjebak dalam investasi bodong atau manipulasi digital lainnya," jelasnya.

Investasi di Dunia Digital

Melalui VPL ATA X, peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman mendalam mengenai investasi digital, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai tips praktis untuk mengelola portofolio secara bijak dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini termasuk panduan dalam memilih platform investasi yang telah terdaftar dan diawasi oleh pemerintah.

Sementara itu, Kepala Bappebti, Tirta Kamaja Senjaya, menekankan pentingnya Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi pelopor dalam menciptakan budaya finansial yang sehat di dalam lingkungan birokrasi.

ASN atau PNS diharapkan menjadi investor cerdas yang tidak hanya mengenali peluang, tetapi juga memahami risiko dan regulasi yang ada. Mengingat posisi mereka sebagai representasi negara, ASN harus menghindari praktik spekulatif yang dapat merusak integritas mereka.

"Untuk menjamin keamanan investasi bagi para investor, khususnya dalam aset digital, Bappebti berkolaborasi dengan berbagai instansi lain. Ini termasuk peran aktif dalam satgas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, pembentukan satgas pelaporan aktivitas robo trading bersama Bareskrim POLRI, kerjasama dengan Komdigi untuk memblokir website, aplikasi, dan media sosial yang mempromosikan perdagangan berjangka komoditi tanpa izin, serta kolaborasi dengan KPK untuk melacak aset kripto yang digunakan dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU)," jelasnya.

Pentingnya Literasi Keuangan

Sejalan dengan itu, Lutfi Alkatiri, Deputi Direktur Inovasi Keuangan Digital OJK, mengungkapkan bahwa Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan digital masyarakat Indonesia hanya mencapai 49,68 persen. Ini berarti hampir setengah dari populasi masih belum sepenuhnya memahami berbagai produk keuangan digital, termasuk aset kripto.

Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya keberadaan regulatory sandbox sebagai upaya untuk mempercepat inovasi dalam teknologi keuangan di Indonesia, sekaligus mencegah kebocoran modal serta migrasi talenta ke luar negeri.

Beberapa proyek kripto di dalam negeri memilih untuk mendirikan perusahaan di luar negeri, seperti di Singapura, karena mereka merasa bahwa regulasi di negara tersebut lebih siap, terutama untuk produk-produk seperti tokenisasi, staking (penyimpanan aset), dan decentralized finance (DeFi).

Dengan adanya regulatory sandbox yang disediakan oleh OJK, diharapkan para pelaku usaha dapat menguji model bisnis mereka sambil mengenali pasar domestik dan memahami kerangka regulasi yang ada. Dalam konteks ini, OJK tidak melarang pelaku industri untuk beroperasi di luar negeri, tetapi berharap agar pasar domestik tetap menjadi bagian integral dari strategi mereka.