Malu Sama Keluarga, Pengangguran di China Sewa Kantor Palsu untuk Pura-Pura Kerja

Di Provinsi Hebei, China Utara, seorang netizen membagikan video sebuah ruang kantor, mengiklankannya sebagai solusi tersembunyi.

Sulaeman
Oleh Sulaeman - Reporter
Malu Sama Keluarga, Pengangguran di China Sewa Kantor Palsu untuk Pura-Pura Kerja
Malu Sama Keluarga, Pengangguran di China Sewa Kantor Palsu untuk Pura-Pura Kerja (Merdeka.com)

Bisnis sewa kantor palsu tengah menjadi tren di China. Bisnis unik ini bertujuan membantu orang-orang yang ingin menyembunyikan fakta bahwa mereka menganggur dari keluarga. 

Melansir laman South Morning China Post, Rabu (16/7), perusahaan-perusahaan di China kian gencar menawarkan layanan 'pura-pura bekerja'. Fasilitas ini mencakup ruang kantor dan makan siang seharga 30 yuan (USD4) atau sekitar Rp65.000 per hari.

Di Provinsi Hebei, China Utara, seorang netizen membagikan video sebuah ruang kantor, mengiklankannya sebagai solusi tersembunyi bagi orang-orang yang malu menjadi pengangguran

"Dengan 29,9 yuan per hari, Anda bisa 'bekerja' di sini dari pukul 10.00 hingga 17.00, sudah termasuk makan siang," kata mereka.

Pengguna internet anonim lainnya mempromosikan layanan serupa, dengan mengenakan biaya 50 yuan (USD7) atau sekitar Rp114.000 bagi klien untuk berpose sebagai bos di kursi kulit dan mengambil foto untuk meyakinkan keluarga mereka.

"Banyak perusahaan besar yang melakukan PHK terhadap pekerjanya," tulis orang tersebut.

Bantu Redakan Tekanan Psikologis

Tren pura-pura bekerja telah menarik banyak perhatian di media sosial China daratan, dengan topik-topik terkait telah ditonton lebih dari 100 juta kali. 

Seorang pengamat daring mengatakan tren ini membantu meredakan tekanan psikologis bagi para penganggur. Namun, orang lain mengkritiknya karena mendorong pelarian, dengan alasan hal itu menghambat proses pencarian pekerjaan baru.

Pada Juni 2023, tingkat pengangguran kaum muda di Tiongkok mencapai rekor tertinggi sebesar 21,3 persen untuk kelompok usia 16-24 tahun, yang menyebabkan pihak berwenang menangguhkan publikasi data selama beberapa bulan.

Pemerintah kemudian mengubah metode perhitungannya untuk mengecualikan mahasiswa.

Rekomendasi