Cegah Jakarta Tenggelam, Masyarakat Dilarang Ambil Air Tanah Mulai 2030

Pemerintah akan melarang masyarakat DKI Jakarta untuk mengambil air tanah pada tahun 2030 mendatang. Hal ini bertujuan mencegah penurunan permukaan tanah agar ibu kota Jakarta tidak tenggelam.

"Pada tahun 2030, pemerintah bisa menyampaikan kepada rakyat untuk stop pakai air tanah," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, ditulis Selasa (21/2).

Dia menilai, pembangunan akses perpipaan air minum harus segera ditingkatkan di DKI Jakarta. Sebab, laju penurunan permukaan tanah di ibu kota kian mengkhawatirkan sebagai dampak dari ekstraksi air tanah.

"Hanya dengan upaya itu penurunan air tanah di DKI Jakarta bisa dihentikan," ucapnya

Menteri Basuki mencatat, kebutuhan pasokan air sebesar 31.875 liter per detik untuk mencapai cakupan pelayanan air minum perpipaan 100 persen pada 2030. Saat ini, cakupan pelayanan perpiaan air minum di DKI Jakarta baru mencapai 65 persen.

Dalam mendukung pencapaian target pelayanan air minum 100 persen, Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersinergi mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di sisi hulu dan hilir.

Pembangunan sisi hulu meliputi SPAM Regional Jatiluhur I sebesar 4.000 liter per detik, SPAM Regional Karian-Serpong sebesar 3.200 liter per detik, dan SPAM Ir. H. Djuanda dengan indikasi sebesar 2.054 liter per detik. Sementara itu, pada sisi hilir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan optimalisasi aset eksisting SPAM dan pembangunan baru untuk mendukung SPAM Regional Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian- Serpong.

"Kalau semua proyek SPAM ini sudah bisa kita selesaikan sesuai timeline dan bisa mensupply rakyat DKI Jakarta," ucapnya.

Jakarta Tenggelam Akibat Penurunan Permukaan Tanah

Sebelumnya, Pakar Iklim dan Meteorologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Edvin Aldrian menegaskan bahwa faktor utama tenggelamnya sebagian wilayah Jakarta bukan karena pemanasan global. Melainkan disebabkan karena penurunan muka tanah atau land subsidence.

"Itu lebih disebabkan karena penurunan muka air tanah. Jadi penurunan karena land subsidence bukan karena perubahan iklim. Jadi ini mohon diluruskan ini bukan karena perubahan iklim tapi lebih banyak karena land subsidence yang terjadi," ujar Wakil Ketua Kelompok Kerja I Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) itu dalam sebuh webinar, Kamis (16/9).

Mengacu pada data IPCC, Edvin menerangkan bahwa kenaikan muka air laut secara global yang dipicu oleh pemanasan di bumi hanya 3,6 milimeter saja. Hal yang sama juga dikonfirmasi oleh data Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Sementara penurunan muka tanah di Jakarta disebut Edvin ada yang mencapai lebih dari 100 sentimeter. "Apa yang terjadi di Jakarta itu ternyata penurunan, tadikan 3,6 milimeter (karena pemanasan global) ternyata ada 112 sentimeter di Jakarta Utara itu. Itu lebih disebabkan karena penurunan muka air," papar dia.