Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan perlunya langkah terpadu dalam merespons erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Ia menekankan bahwa keselamatan warga harus ditempatkan sebagai prioritas.
"Pemerintah perlu bergerak cepat dan terpadu dalam menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang telah memengaruhi kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kegiatan ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah," kata Puan, Senin (7/9/2026).
"Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait juga harus memastikan setiap kebutuhan masyarakat terdampak dapat terfasilitasi," sambungnya.
Puan meminta penanggulangan bencana dilakukan komprehensif, termasuk memastikan ketersediaan masker dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi dampak yang disebabkan terhadap rakyat dapat diminimalisir dengan kehadiran Negara yang lebih cepat," tegas Puan.
Ia juga mendorong pemerintah pusat dan daerah bertindak sebagai satu kesatuan agar perlindungan kepada warga setara di seluruh provinsi.
"Tidak boleh ada daerah yang siap dengan stok dan layanan memadai, sementara daerah lain membiarkan masyarakat kekurangan kebutuhan dasar dalam menghadapi bencana erupsi gunung," ungkapnya.
Puan menekankan pentingnya jaminan yang jelas bagi publik dalam menghadapi dampak erupsi, mulai dari akses ke tempat aman, layanan kesehatan, kepastian perjalanan, hingga kelangsungan pendidikan anak.
"Bagaimana warga di kawasan berisiko dapat segera mencapai tempat aman, masyarakat terdampak memperoleh perlindungan kesehatan, penumpang memperoleh kepastian perjalanan, dan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan," jelas Puan.
Advertisement
Perhatian Serius
Puan menyatakan perhatian khusus perlu diberikan kepada pekerja harian, pedagang kecil, nelayan, pelaku UMKM, dan keluarga yang pendapatannya terhenti akibat pembatasan aktivitas.
"Kebijakan keselamatan harus disertai perlindungan agar keluarga tidak dipaksa memilih antara menghindari paparan atau tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan," sebutnya.
Terkait transportasi, ia meminta pemerintah menyiapkan pemulihan operasi secara bertahap dengan menjunjung aspek keselamatan.
"Termasuk pengaturan ulang penerbangan yang tertunda agar penumpukan tidak berlanjut setelah bandara dibuka. Pastikan beban tidak ditanggung oleh masyarakat yang sudah mengalami kerugian waktu akibat penundaan penerbangan," pesan Puan.
Puan juga mendorong pemerintah terus memperbarui informasi mengenai perkembangan kondisi Gunung Anak Krakatau dan memperkuat edukasi publik.
"Dan tentunya edukasi dan sosialisasi dalam menghadapi bencana kegunungapian harus semakin ditingkatkan. Khususnya mengenai dampak kesehatan kepada masyarakat akibat sebara abu vulkanik," tambahnya.
Ia memastikan DPR akan mengawal respons pemerintah melalui alat kelengkapan dewan (AKD) terkait.
"Keberhasilan penanganan tidak cukup diukur dari menurunnya aktivitas gunung atau dibukanya kembali bandara, tetapi dari seberapa kecil korban, kerugian, dan beban yang harus ditanggung rakyat," ucap Puan.
Advertisement
Imbauan kepada Warga
Kepada masyarakat, Puan mengimbau agar terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau melalui sumber terpercaya dan kanal informasi resmi.
"Tetap tenang dan tidak perlu panik. Ikuti anjuran dari Pemerintah dalam menghadapi bencana erupsi gunung berapi," ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
"Sebagai langkah antisipasi, gunakan masker saat beraktivitas. Sebisa mungkin kurangi aktivitas yang tidak terlalu penting agar tidak terpapar sebaran abu vulkanik. Utamakan selalu kesehatan dan keselamatan diri," tutup Puan.
Advertisement
Erupsi Anak Krakatau
Aktivitas Gunung Anak Krakatau yang meningkat menimbulkan sebaran abu vulkanik yang mencemari udara di berbagai daerah seperti Lampung, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat, serta mengganggu jarak pandang.
Abu vulkanik tersebut juga memengaruhi transportasi udara. Sejumlah bandara ditutup imbas sebaran abu sehingga jadwal penerbangan masyarakat terganggu.
Erupsi berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan karena partikel abu dapat memicu iritasi mata, batuk, hingga infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan.
Di wilayah dengan paparan abu cukup parah, aktivitas perekonomian warga terdampak, dan beberapa daerah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk mengantisipasi risiko kesehatan pada anak-anak.