Pemerintah Tak akan Biarkan Jakarta Tenggelam Meski Ibu Kota Pindah

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan, meskipun ibu kota negara akan pindah ke IKN Nusantara di Kalimantan, namun pemerintah pusat tidak akan begitu saja meninggalkan Jakarta yang punya potensi tenggelam akibat permukaan tanah yang semakin terkikis.

Oleh karenanya, Menteri Basuki meminta warga DKI Jakarta secara perlahan mulai menyetop pemakaian air tanah. Sebagai gantinya, Kementerian PUPR kini menyiapkan infrastruktur sumber air bersih untuk dipakai masyarakat.

"Kalau itu semua telah bisa diselesaikan dan bisa menyuplai rakyat Jakarta, maka kita pada 2030 pasti bisa menyampaikan pada rakyat, stop memakai air tanah. Hanya dengan itu, penurunan tanah Jakarta bisa dihentikan seperti di Bangkok dan Tokyo," ujarnya di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (20/2).

Menurut dia, itu jadi bukti bahwa pemerintah pusat tidak begitu saja meninggalkan Jakarta, meskipun ibu kota nanti bakal berpindah ke IKN Nusantara. "Ini membuktikan, walaupun IKN akan pindah ke Kalimantan, Jakarta tidak ditinggalkan begitu saja. Tetap diperhatikan, dari segi air, transportasi. Pasti nanti ada lagi MRT ke mana-mana. Ini membuktikan jakarta masih jadi perhatian pemerintah dibangun," tuturnya.

Sebagai tahap awal, Menteri Basuki mengapresiasi proses penandatanganan perjanjian fasilitas sindikasi kredit antara PT Air Bersih Jakarta dengan lembaga perbankan dan institusi keuangan.

Itu merupakan proyek pinjaman sindikasi perbankan senilai Rp 8,874 triliun untuk penyediaan air bersih yang berasal dari tiga proyek, yakni SPAM Regional Jatiluhur 1, SPAM Juanda, dan SPAM Regional Karian Serpong.

Menteri Basuki lantas berharap, warga DKI dapat segera berpindah dari pemakaian air tanah menuju air bersih. Sehingga permukaan tanah Jakarta tidak terus merosot hingga di bawah permukaan air laut.

"Ini bagian dari environmental remediation dari Jakarta yg telah sinking, turun 12-18 cm per tahun karena over extraction dari ground water. Pemerintah Pusat enggak bisa apa-apa, enggak bisa melarang. Kecuali, kalau sudah bisa mensuplai air bersih completely pada rakyat Jakarta," tandasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com