Pemerintah Diminta Fokus Mitigasi Dampak Kenaikan Harga Komoditas

Ekonom Senior Chatib Basri meminta pemerintah untuk fokus menangani berbagai dampak negatif yang terjadi ketika pandemi berangsur membaik. Termasuk gejolak geopolitik yang terjadi antar negara meskipun Indonesia tidak terdampak langsung.

Terkendalinya sektor kesehatan baik secara domestik maupun global tidak serta merta mengerek pemulihan ekonomi nasional berangsur pulih tanpa hambatan. Risiko global yang terjadi saat ini menjadi tantangan yang tidak mudah dihadapi pemerintah.

Salah satunya kenaikan harga komoditas. Satu sisi menguntungkan pemerintah karena mendapatkan nilai tambah. Namun di sisi lain, mengancam kesejahteraan masyarakat yang baru beranjak pulih karena sejumlah barang dan jasa mengalami kenaikan. Baik karena permintaan yang tinggi, maupun dipicu kenaikan harga BBM.

"Yang saya khawatirkan ini inflasi dan dampak vulnerable groups. Impor daging sudah naik, BBM kita juga sudah naik, gas juga. Ini yang perlu diantisipasi, nail ini ujungnya atau masih berlanjut," kata Chatib di Jakarta, Senin (4/4).

Dia menilai dalam kondisi ini pemerintah harus fokus menjaga momentum pertumbuhan sampai memitigasi bagi kelompok masyarakat yang rentan. Sehingga perlu membuat skema subsidi yang langsung kepada masyarakat terdampak, bukan lagi subsidi kepada komoditasnya.

Seperti membuat BLT Minyak Goreng yang ditujukan kepada masyarakat kelas bawah. yang paling terdampak. Sayangnya dia menilai saat ini fokus pemerintah masih terbelah. Di antaranya menaikkan tarif PPN menjadi 11 persen. Meskipun ada pengecualian, namun kebijakan ini bisa mendorong kenaikan harga.

Belum pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Nusantara di Kalimantan Timur. Proyek pembangunan IKN Nusantara bahkan ditargetkan sudah mulai berjalan di pertengahan tahun ini. Untuk itu, Chatib meminta pemerintah fokus menangani berbagai potensi gejolak yang terjadi. Bukan sibuk mengurus hal yang belum dirasa penting.

"Pemerintah harus bisa membedakan mana keinginan dan kebutuhan," kata dia.

Sebenarnya hal ini mudah. Hanya saja ada bumbu teknokratik dan isu politik. Sehingga dalam hal ini pemerintah perlu menjaga koordinasi ekonomi makro. "Dalam konteks ini ekonomi makro penting," tandasnya.