Perubahan Opini BPK Muara Enim Diselidiki, KPK Periksa Bobby Rizaldi

KPK memeriksa Anggota V BPK, Bobby Adhityo Rizaldi, pada Senin (28/9/2026) terkait penyidikan dugaan korupsi yang menjerat Bupati Muara Enim periode 2025-2030, Edison, dan kawan-kawan. Pemeriksaan fokus pada penentuan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidik menggali proses dan mekanisme penetapan opini di lembaga auditor negara tersebut. "Pemeriksaan kepada yang bersangkutan berkaitan dengan bagaimana proses dan mekanisme penentuan opini di BPK," ujar Budi kepada wartawan, dikutip Selasa (29/9/2026).

Penyidikan perkara ini berkaitan dengan dugaan pengkondisian temuan audit oleh tim auditor BPK yang diduga berujung pada perubahan opini laporan keuangan Muara Enim dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Dari konstruksi perkara ini bahwa ada dugaan pengkondisian temuan audit yang dilakukan oleh tim auditor BPK di Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang kemudian berujung pada dugaan pengubahan opini dari WDP menjadi WTP untuk Pemerintah Kabupaten Muara Enim," papar Budi.

Penelusuran KPK atas Mekanisme Opini BPK

Budi menyebut penyidik juga mendalami proses penentuan opini baik yang berlangsung di tingkat perwakilan maupun pusat.

Pemeriksaan terhadap Bobby turut menyoroti dugaan keterkaitan pihak swasta bernama Angga (AG) dengan oknum di internal BPK. AG sebelumnya diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Bagaimana kaitannya dengan pihak swasta, saudara AG yang juga diamankan pada saat peristiwa tertangkap tangan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Bagaimana keterkaitan atau hubungan dari pihak swasta tersebut kepada oknum-oknum di internal BPK? Semuanya masih terus didalami oleh penyidik untuk melengkapi pemberkasan perkara," jelas Budi.

Komentar Bobby Usai Diperiksa

Usai pemeriksaan, Bobby tak banyak berkomentar. Ia menyebut telah memenuhi panggilan dan menyampaikan keterangan sesuai pengetahuannya. "Kami hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari Senin ini dan seluruh keterangan yang dimintakan sudah kami sampaikan sepanjang pengetahuan saya," kata dia.

Ia menyerahkan penjelasan terkait materi perkara kepada KPK. "Adapun mengenai materi penyidikan hal itu bukan kapasitas kami jadi silakan langsung ditanyakan kepada penyidik KPK saya ucapkan terima kasih," tutup Bobby.

Permintaan Opini WTP di Kabupaten PALI

Dalam pengembangan perkara yang sama, KPK sebelumnya memeriksa Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Asgianto. Dari pemeriksaan itu, penyidik menemukan dugaan adanya permintaan agar Kabupaten PALI memperoleh opini WTP dari BPK. "Di mana Kabupaten PALI ini sejak 2013, ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP," ungkap Budi.

Budi menuturkan, Asgianto diduga meminta bantuan AG dan juga Bobby (BB) yang sebelumnya telah dipanggil sebagai saksi. "Jadi Bupati PALI ini meminta bantuan kepada Saudara AG, yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini, dan juga kepada Saudara BB (Bobby Adhityo Rizaldi), yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi. Bagaimana agar Kabupaten PALI ini bisa mendapatkan opini WTP, ya," sambung dia.

KPK masih mendalami apakah permintaan tersebut berlanjut pada pemberian uang atau suap. "Untuk itu, penyidik masih akan terus mendalami, menelusuri adanya dugaan praktik-praktik serupa," jelas Budi.

Selain itu, KPK juga memeriksa saksi-saksi lain untuk memperjelas rangkaian peristiwa di PALI. "Tentu penyidik masih akan mendalami lagi, masih membutuhkan penelusuran dan pemeriksaan kepada saksi-saksi lainnya untuk memperterang konstruksi bagaimana pihak-pihak di Kabupaten PALI ini menginginkan agar opini di lingkungan Kabupaten PALI ini menjadi WTP," Budi menandaskan.