Kerugian Perubahan Iklim pada Ekonomi RI Capai Rp115 Triliun

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso mencatat, potensi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim mencapai Rp115 triliun. Nilai kerugian ini bersumber dari kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Dengan kondisi geografis dan demografis Indonesia, kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim sangat signifikan," tuturnya dalam Webinar Green Economy Outlook 2022 di Jakarta, Selasa (22/2).

Maka dari itu, diperlukan pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan guna mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Antara lain melalui pengembangan ekonomi hijau.

"Seperti, perubahan paradigma (shifting paradigm) pada sektor riil dan sektor jasa keuangan dari kegiatan usaha business as usual menjadi green economic model," contohnya.

Selain itu, OJK juga mendukung program strategis pemerintah untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen di 2030. Yakni, dengan mengeluarkan pedoman dan kebijakan teknis terkait insentif prudensial untuk mendukung pengembangan industri Kendaraan Listrik Berbasis Baterai.

Ke depan, OJK akan mengeluarkan berbagai pedoman regulasi OJK untuk keterbukaan informasi, manajemen risiko serta panduan dalam pengembangan produk dan jasa keuangan berkelanjutan yang inovatif, dengan menjadikan Taksonomi Hijau Indonesia sebagai landasan.

Pemerintah mengatakan, anggaran yang dibutuhkan Indonesia untuk menurunkan CO2 sampai tahun 2030 sebesar Rp 3.461 triliun. Perhitungan tersebut berdasarkan Second Biennial update report tahun 2018, yang merupakan spesialis untuk menghitung berapa kebutuhan dana bagi Indonesia di dalam mencapai tekad menurunkan CO2.

"Angka Rp 3.461 triliun hingga tahun 2030 merupakan sebuah angka yang sangat signifikan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam webinar Green Economy Outlook 2022, Selasa (22/2).

Pemerintah Indonesia bertekad untuk berkontribusi menurunkan CO2 menuju carbon neutral pada 2060. Bahkan sebelumnya, Indonesia secara spesifik menargetkan menurunkan CO2 sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan upaya dan dukungan internasional.

Komitmen tersebut merupakan suatu komitmen yang luar biasa. Kendati begitu, Indonesia terus berupaya mendesain kebijakan untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan konsekuensi terhadap emisi CO2.

"Salah satu tools yang penting bagi kita untuk mencapai tekad tersebut adalah APBN yaitu keuangan negara," ujarnya.