Menkeu Sri Mulyani Kesal Ada 163 Daerah Lamban Salurkan BLT Desa

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyesalkan, masih banyak pemerintah daerah yang lamban dalam merealisasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Sebab, secara umum penyaluran BLT Desa masih rendah.

Dari total anggaran Rp 28,85 triliun, realisasi baru Rp 6,11 triliun atau 21,2 persen. Di mana, setidaknya ada 163 daerah kabupaten yang realisasinya masih di bawah 15 persen.

"Kalau kita lihat BLT Desa ini terlihat masih rendah realisasinya. Ada 163 daerah yang realisasinya masih rendah padahal anggarannya sudah ada," kata Menteri Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Rabu (21/7).

Dia menjelaskan, sebanyak 163 daerah tersebut penyerapan anggarannya masih 15 persen atau baru Rp 938,3 miliar dari total anggaran Rp 11 triliun. Artinya, penyerapan anggaran baru sekitar 8,2 persen dari total 25.547 desa.

"Ini masih sangat kecil, baru 8,2 penyerapannya.

Ada 151 daerah kabupaten yang sudah menyalurkan BLT desa sebesar 15 persen sampai 30 persen. Adapun total penyerapan yang dilakukan sebanyak Rp 2,18 triliun dari total anggaran Rp 10,04 triliun. Artinya penyerapan realisasinya baru mencapai 21,7 persen kepada 25.815 desa.

Selanjutnya

Lalu sebanyak 99 daerah kabupaten sudah melakukan penyaluran BT Desa sebesar 30 persen sampai 50 persen. Anggaran yang telah diserap yakni Rp 2,2 triliun dari total anggaran Rp 6,09 triliun. Artinya realisasi penyaluran dana sebesar 37,3 persen dari kepada 15.208 desa.

Sementara itu, yang telah menyalurkan BLT Desa di atas 50 persen baru 21 daerah kabupaten. Realisasi penyerapannya mencapai 59,7 persen dari anggaran Rp 1,2 triliun. Sehingga penyerapan yang dilakukan sebesar Rp 717 miliar untuk 2.873 desa.

"Yang penyerapannya bagus ini baru 21 daerah saja. Ini sudah bulan Juli jadi memang seharusnya di atas 50 persen realisasinya," kata dia.

Maka dari itu, dia mendorong agar para pemerintah daerah segera menyerap anggaran yang telah dialokasikan. Terlebih saat ini pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

"Kita perlu dorong desa yang belum karena ini sangat berarti bagi masyarakat desa yang terkena PPKM," kata dia mengakhiri.