Ruwetnya Perizinan di Indonesia Sampai Bikin Jokowi Jengkel

Saat menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (9/5) pekan lalu, wajah Presiden Jokowi terlihat serius. Ia kesal lantaran proses perizinan untuk investasi di Indonesia masih ruwet.

Di hadapan para menteri dan kepala daerah, Jokowi mengungkapkan kejengkelannya karena masih banyak izin berbelit baik di pusat dan daerah. Jokowi ingin di kementerian dan daerah segera melakukan pemotongan izin menjadi cepat agar tidak terlalu lama.

Berikut poin-poin penting pernyataan Presiden Jokowi dalam acara Musrenbang:

Presiden Jokowi mengaku jengkel pada pelayanan pemerintah terkait perizinan baik di daerah maupun pusat karena tidak mampu menangkap peluang investasi. Padahal Indonesia mengalami masalah defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.

"Jengkel saya, ga bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan. Kalau lingkup kota saya layani sendiri. Masih sanggup saya melayani sendiri, lingkup provinsi sanggup saya melayani, tapi ini lingkup negara besar," kata Jokowi.

Ia melihat, perizinan di Indonesia masih rumit sehingga menyusahkan para investor yang masuk ke Indonesia. "Ruwet ruwet, ruwet," ujar Jokowi.

Jokowi menjelaskan keinginannya agar Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Namun untuk mewujudkan keinginan itu tidaklah mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi. "Kita memiliki peluang besar menjadi negara ekonomi terkuat, bisa masuk 5 besar ekonomi terkuat dunia, dan bisa masuk ke-4 besar ekonomi terkuat dunia di 2045," kata Jokowi."Tetapi untuk masuk ke sana juga tidak mudah. Banyak tantangan-tangan yang harus kita selesaikan. Banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, yang harus juga kita selesaikan," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan beberapa masalah yang harus diselesaikan agar Indonesia menjadi negara berekonomi terkuat di dunia, di antaranya pemerataan infrastruktur, reformasi struktural dan reformasi birokrasi."Reformasi struktural, reformasi birokrasi harus betul-betul kita jalankan. Kelembagaan harus disederhanakan. Urusan-urusan perizinan semua dari pusat sampai ke daerah harus berani kita potong," kata Jokowi.

Jokowi kesal dengan proses perizinan usaha yang lamban. Padahal proses perizinan itu bisa dilakukan dengan sangat cepat. Bahkan dengan menutup mata, proses perizinan bisa selesai. "Ini niat atau gak niat? Mau atau gak mau? Hanya itu. Kalau dua tadi bisa diselesaikan, sudah rampung kita. Tutup mata sudah," kata Jokowi.

Jokowi juga mengaku jengkel dengan masih ruwetnya perizinan di Indonesia. Meski sudah dipangkas, namun masih dirasa terlalu lama. Hal ini yang menghambat investasi masuk ke Indonesia. Ia mencontohkan proses perizinan investasi listrik."Saya kemarin ngomong sama menteri-menteri, kayak kalau investasi kayak itu, orientasi ekspor untuk ekspor, substitusi untuk barang-barang impor. Dua ini penting. Sudah kalau perlu gak pakai izin. Izinnya diberikan kemudian," kata Jokowi.