Wapres JK Sebut 1,5 Juta ASN Akan Dipindahkan ke Ibu Kota Baru

Wakil Presiden Jusuf Kalla sekitar 1,5 juta orang Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk keluarganya akan dipindahkan ke ibu kota baru. Selain itu, seluruh pusat kementerian juga akan dipindah serta lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif.

Intan Umbari Prihatin
Oleh Intan Umbari Prihatin - Reporter
Wapres JK Sebut 1,5 Juta ASN Akan Dipindahkan ke Ibu Kota Baru
Jusuf Kalla. ©2014 Merdeka.com

Wakil Presiden Jusuf Kalla sekitar 1,5 juta orang Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk keluarga ASN akan dipindahkan ke ibu kota baru. Selain itu, seluruh pusat kementerian juga akan dipindah serta lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif.

"Otomatis seluruh ASN diperkirakan harus pindah 1,5 juta orang, termasuk keluarga," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (7/5).

Dia menjelaskan, dalam pemindahan ibu kota diperkirakan akan dibangun 400 ribu rumah, namun hal tersebut membutuhkan proses selama 10-20 tahun. "Butuh waktu penyesuaian. Yang penting lokasinya memenuhi syarat. Jadi ini proses bukan mudah. Jadi harus melalui proses penelitian yang panjang dan sebagainya," imbuhnya.

Menurutnya, jika pemindahan ibu kota sudah terjadi maka sistem otonomi harus lebih besar, salah satunya kegiatan bisnis pun tidak perlu meminta izin ke pusat pemerintahan. Seperti di Amerika, jika seseorang ingin membuat usaha di San Fransisco, California tidak perlu izin Washington.

"Apabila pindah ibu kota maka sistem otonomi yang lebih besar harus terjadi. Artinya sama dengan Amerika. Tapi kalau sekarang ini mau bikin usaha di tempat lain ada hal-hal lain yang harus minta persetujuan BKPM di Jakarta," ungkap JK.

Dia menjelaskan jika sistem otonomi diperluas maka tidak perlu ada perluasan kantor wilayah. Nantinya, di ibu kota baru hanya akan ada 6 kantor wilayah, yaitu kanwil Agama, Kanwil Hukum, Kanwil Keuangan.

"Tapi yang lain enggak ada lagi. Justru daerah harus lebih kuat. Jadi harus mendekati, boleh dibilang otonomi yang lebih besar diberikan. Karena kantor pemerintah sudah berjarak, berbeda tempat," tandasnya.

Rekomendasi