OJK Sebut Akses Petani Pada Produk Keuangan Kerap Terganjal Agunan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai saat ini petani telah memiliki sejumlah instrumen keuangan dalam menggenjot kinerjanya. Namun, pemahaman petani pada produk keuangan yang tersedia memang masih rendah.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK, Slamet Edi Purnomo, mengatakan hadirnya Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dirasa belum maksimal. Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor pertanian juga masih di bawah 7 persen.

"Semua infrastruktur dalam mendukung pertanian cukup memadai, ada KUR, dan dari sisi asuransi juga. Kalau kita katakan pertanian resikonya paling tinggi sebetulnya sudah ada asuransi, termasuk padi bahkan sampai sapi. Yang sekarang tidak ada itu sebetulnya gerakannya yang kurang masif," paparnya dalan Focus Group Discussion bertajuk Strategi Permodalan yang Berkelanjutan dalam Pengembangan Agribisnis Padi, di Jakarta, Senin (29/4).

Saat ini, masih banyak petani yang kesulitan mengakses KUR karena prosesnya yang tidak sederhana. Perbankan tidak mau menyalurkan kredit karena petani tidak punya agunan, penghasilan yang tidak tetap dan tidak adanya sertifikat kepemilikan tanah.

Imbasnya, petani belum bisa merasakan kemakmuran, karena penyaluran kredit didominasi pada pedagang. Apalagi, pedagang mengambil untung paling besar dari sektor pertanian.

"Cabai saja kalau dari petaninya paling Rp 20.000 (per kilogram), kalau sudah sampai di tangan pedagang dijual sampai Rp 50.000 (per kilogram)," ujarnya.

Oleh karenanya, OJK menilai jika petani mendapatkan informasi yang tepat mengenai akses permodalan, maka petani akan lebih mandiri dan berkembang nantinya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6