Tangkal Impor Pangan, Rizal Ramli Imbau Pemerintah Buat Kerangka Kerja

Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim, Rizal Ramli kembali mengkritik kebijakan impor yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan solusi yang tidak tepat terhadap sejumlah persoalan, salah satunya gejolak harga.

Pemerintah, kata dia, seharusnya sudah memiliki blue print alias kerangka kerja yang jelas dalam mengatasi berbagai persoalan termasuk gejolak harga.

"Kok tidak ada blue print, supaya ini hanya masalah temporer, tapi 5 tahun ada blue print supaya masalah jagung kita cukup," kata dia, di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Selasa (29/1).

Menurut dia, tanpa adanya blue print tersebut, maka ujung-ujungnya impor komoditas seperti beras dan jagung kerap menjadi jalan keluar yang diambil pemerintah.

"Jadi bukan setiap ada kesulitan, rapat, keluarkan izin impor. Setiap kali ada gejolak harga, menteri rapat, keluarkan surat impor sekian ratus ribu ton. Kalau gitu mah anak SD saja kita angkat jadi menteri," tandasnya.

Sebelumnya, Rizal Ramli membeberkan sejumlah strategi untuk membuat Indonesia lepas dari status importir menjadi eksportir beberapa komoditas pokok, seperti beras, gula, dan jagung. Strategi pertama ialah membuka satu juta lahan pertanian baru.

"Mau tidak mau kita harus buka 1 juta hektar sawah baru. Tapi jangan terlalu berpetualang, bereksperimen seperti sawah pasang surut zaman Pak Harto 1 juta. Itu di Kalimantan gagal karena kualitas airnya beda," kata dia, di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Selasa (29/1).

Sawah baru dengan total 1 juta hektare tersebut, kata dia, dapat dibuka di sejumlah daerah seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Memberamo, dan Bangka. Dengan demikian, akan ada tambahan produksi beras hingga 5 juta ton setiap tahun.