Indonesia tawarkan kemampuan pembangunan ekonomi dan sosial ke negara anggota IDB

Pemerintah Indonesia melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bersama Presiden Islamic Development Bank (IDB), Ahmad Mohamed Ali Al Madani menandatangani telah Memorandum of Understanding Reverse Linkage. Program Reverse Linkage merupakan kerjasama pembangunan serta ajang promosi antara IDB dan sesama negara anggota yang memiliki kemampuan dalam menyediakan keahlian teruji, pengetahuan (know-how), penerapan teknologi, serta best practices yang berorientasi pada hasil untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi dan sosial.

"Indonesia merupakan salah satu anggota Islamic Development Bank (IDB) yang ikut aktif dalam program Reverse Linkages, yaitu salah satu program utama untuk mendukung implementasi dokumen Member Country Partnership Strategy (MCPS) 2016-2020 yang merupakan dokumen strategi dan instrumen utama kerja sama antara IDB dan Indonesia," kata Menteri Bambang di Jakarta, Kamis (25/4).

Melalui skema Reverse Linkage, pemerintah Indonesia melaksanakan kerjasama dengan pemerintah Kyrgyzstan untuk meningkatkan produktivitas di bidang peternakan. "Kerjasama ini termasuk banyak disorot karena merupakan salah satu contoh bagaimana Indonesia sukses membantu negara IDB lain dalam kerangka Reverse Linkage."

Sebagai bentuk dokumentasi atas seluruh rangkaian kegiatan, Kementerian PPN/Bappenas dan IDB meluncurkan buku Mapping Indonesia’s Resource Centers dengan mengundang Kementerian/Lembaga, mitra pembangunan, media, CSOs/NGOs, sektor swasta dan akademisi.

"Buku ini berisi seluruh rangkaian kegiatan Mapping Indonesia’s Resource Centers yang difasilitasi IDB untuk menyediakan solusi-solusi dalam menghadapi tantangan pembangunan," ucap Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Slamet Sudarsono.

Slamet menambahkan, sebagai tindak lanjut implementasi MoU on Reverse Linkage, pemerintah Indonesia akan terus berkomitmen untuk memperkuat kerjasama pembangunan internasional dan memfasilitasi pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) melalui skema Knowledge Sharing ini.

"Program Reverse Linkage diharapkan mendukung promosi produk dan teknologi nasional di negara-negara anggota IDB, serta meningkatkan citra dan pengakuan terhadap branding Indonesia di kawasan serta menampilkan keunggulan komparatif (comparative advantages) dan keahlian yang dimiliki oleh Indonesia di negara berkembang lainnya," katanya.

Buku ini berisi profil 22 lembaga pemerintah dan swasta di Indonesia dengan teknologi, keahlian, dan pengetahuan yang sudah diakui, mencakup 12 sektor ekonomi yaitu pertanian, kelautan dan perikanan, kesehatan dan kependudukan, teknik, pelatihan vokasi, perencanaan dan penganggaran, keuangan mikro, transportasi, teknologi tepat guna, industri, perdagangan, dan mitigasi bencana.

Diidentifikasi oleh pemerintah Indonesia, pusat-pusat pengetahuan ini adalah mitra-mitra potensial yang telah menyatakan kesediaannya untuk berkolaborasi melalui program Reverse Linkage IDB dan berbagi pengetahuan mereka agar bermanfaat bagi negara-negara anggota IDB lainnya. Penerbitan buku bertujuan untuk meningkatkan peran Indonesia dalam KSST dengan memanfaatkan wilayah-wilayah keahlian dan keuntungan kompetitif melalui kerangka Reverse Linkage.

Sebagai tindak lanjut kerjasama ini, pemerintah Indonesia berencana untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman di bidang manajemen pengembangan vaksin kepada Maroko dan Tunisia melalui program Strengthening Indonesia-Morocco-Tunisia Development Cooperation through Reverse Linkage Program.

"Kerjasama ini bertujuan untuk membantu Maroko dan Tunisia dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di bidang farmasi serta memperluas pemasaran life science product dari perusahaan Indonesia ke negara anggota IDB. Pola kerjasama ini mendorong kerja sama ekonomi berupa pembukaan pasar baru sekaligus sejalan dengan kebijakan dalam RPJMN untuk meningkatkan peran swasta dalam kerjasama pembangunan," tutup Slamet.