Di depan PBB, Mentan Amran keluhkan pelarangan ekspor CPO ke Eropa

Menurut Amran, negara-negara Uni Eropa tidak bisa hanya berpatokan pada isu deforestasi saja, namun juga harus memperhatikan bisnis CPO demi kesejahteraan petani dan pengusaha sawit. Mengingat cukup besar petani Indonesia yang berkecimpung di sektor perkebunan sawit.

Oleh Wilfridus Setu Embu - Reporter

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mendapatkan kunjungan dari Pelopor Khusus Dewan HAM PBB untuk Hak atas Pangan di Indonesia. Dalam pertemuan ini, dia menyampaikan keluhan terkait kampanye negatif terhadap Crued Palm Oil (CPO) Indonesia oleh Uni Eropa.

"CPO kami minta tolong, ada negative campaign, black campaign, di negara-negara Eropa, kami (Indonesia) punya standar sendiri dan kami tidak mau didikte negara lain. Kami negara berdaulat tidak mau didikte negara lain," ungkapnya di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (9/4).

Menurut dia, negara-negara Uni Eropa tidak bisa hanya berpatokan pada isu deforestasi saja, namun juga harus memperhatikan bisnis CPO demi kesejahteraan petani dan pengusaha sawit. Mengingat cukup besar petani Indonesia yang berkecimpung di sektor perkebunan sawit.

"Aku katakan. Kalau harga CPO turun karena black campaign, ada 30 juta komunitas, terdiri dari ada petani, pedagang. Kalau harga turun, 30 juta orang ini, mereka mencari pendapatan lain tempat. Mereka babat hutan lagi. Secara tidak langsung yang lakukan black campaign merusak lingkungan," tegas Amran.

"Orang utang saja diperhatikan oleh negara-negara Eropa ini (petani) orang beneran. Dan kita selalu gaungkan ke tingkat dunia, kurangi kemiskinan, selamatkan orang-orang di bawah garis kemiskinan, baru mau kita mau cetak kemiskinan lagi," tandasnya.