Makin banyaknya pengangguran saat Jokowi gencar bangun infrastruktur

Pemerintah Jokowi-JK tengah gencar membangun infrastruktur di seluruh pelosok Tanah Air. Pembangunan dikejar untuk meningkatkan konektivitas transportasi serta meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian.

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo dalam membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Bahkan hasil pembangunan tersebut mempermudah interkonektivitas antar masyarakat.

"Presiden Jokowi melakukan akselerasi pembangunan jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan, bandara. Sebuah prestasi yang luar biasa dan sangat membanggakan kita semua. Ini semua membuat menjadi makin mudah dan cepat," katanya di Sidang Tahunan MPR, Jakarta, Rabu (16/8).

Selaku Ketua MPR, politisi PAN ini mengaku kerap melakukan perjalanan dinas keliling Indonesia. Dalam perjalanannya dia berdialog dengan masyarakat, melihat hasil-hasil pembangunan, dan mendengarkan pendapat dan aspirasi masyarakat. Ada satu keluhan masyarakat yaitu soal pengangguran.

"Namun demikian, kami juga menyampaikan hal-hal yang masih dikeluhkan masyarakat. Mereka menyampaikan keluhan tentang kesempatan kerja, penurunan daya beli, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat," tuturnya.

Di saat Pemerintah Jokowi gencar membangun infrastruktur, jumlah kemiskinan di Indonesia terus bertambah. Silakan klik selanjutnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia bertambah 10.000 dalam satu tahun terakhir. Total pengangguran Indonesia mencapai 7,04 juta orang per Agustus 2017.

Namun, secara persentase, tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun 0,11 persen. Di mana pada Agustus 2016 sebesar 5,61 persen, dan pada Agustus 2017 menjadi 5,50 persen.

"Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2016 ke Agustus 2017 turun dari 5,61 persen ke 5,50 persen, tapi angka absolutnya naik sedikit 10.000 orang," ujar Kepala BPS Suhariyanto di Kantornya, Jakarta, Senin (6/11).

Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11,41 persen.

Dia menjelaskan jumlah penduduk usia kerja per Agustus 2017 mencapai 192,08 juta orang. Di mana, sebanyak 128,06 juta orang merupakan angkatan kerja dan 64,02 juta bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan masyarakat yang tergolong di usia siap bekerja.

"Dari jumlah angkatan kerja sebanyak 121,02 juta bekerja dan yang menganggur 7,04 juta orang," tegasnya.

Sebanyak 121,02 juta orang yang bekerja pada Agustus 2017, sekitar 87,20 juta orang merupakan pekerja penuh, 24,68 juta orang pekerja paruh waktu dan 9,14 juta orang setengah menganggur.

Lalu apa strategi pemerintah? Silakan klik selanjutnya.

Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengakui pemanfaatan pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif di Indonesia masih belum optimal. Salah satu buktinya terlihat dari Angka Partisipasi Kerja 2015 yang tercatat masih sekitar 66 persen dengan kenaikan yang relatif lambat.

Rendahnya angka tersebut menunjukkan masih tingginya jumlah pengangguran yang berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas. "Untuk itu, strategi kebijakan pembangunan ketenagakerjaan yang efektif dan berkesinambungan perlu disusun melalui kerja sama dan koordinasi lintas sektor dari berbagai pihak," kata Bambang dalam acara seminar di kantornya, Selasa (29/8).

Bambang mengungkapkan, ada empat strategi utama yang menjadi perhatian pemerintah agar pembangunan ketenagakerjaan secara efektif dapat mendukung terwujudnya peningkatan produktivitas, yaitu sertifikasi kompetensi, pengembangan program kemitraan, peningkatan tata kelola penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, serta perluasan skala ekonomi sektor atau sub sektor dengan produktivitas tinggi.

Padahal, saat ini Indonesia sudah memiliki lebih dari 50 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pariwisata, kebaharian, dan ekonomi kreatif yang telah disusun.

"Ada pula 14 BLK maritim, 16 BLK kejuruan pariwisata, 522 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kebaharian/maritim, 982 SMK kejuruan pariwisata, 4174 SMK kejuruan ekonomi kreatif, 15 politeknik/Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) dan sekolah tinggi kelautan perikanan, 57 akademi kepariwisataan, 14 sekolah tinggi kepariwisataan, dan dua politeknik kepariwisataan," pungkasnya.