ESDM izinkan swasta dan koperasi bisnis listrik di desa perbatasan

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar meminta swasta dan koperasi untuk menerangi pedesaan dan perbatasan melalui pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik skala kecil. Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM nomor 38 tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Pedesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil sebagai payung hukum. "Ini merupakan terobosan pemerintah untuk memberikan payung hukum guna mengupayakan pemenuhan energi yang lebih berkeadilan, yaitu meningkatkan rasio desa berlistrik di Indonesia yang saat ini baru sebesar 96,95 persen dari total 82.190 desa," kata Arcandra saat acara coffe morning di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (16/1).Pada 2015, kata Arcandra, pemerintah juga sudah melaksanakan program listrik pedesaan dengan anggaran sebesar Rp 3,1 triliun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pada 2016, dilakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT PLN (Persero) dengan anggaran sebesar Rp 3 triliun. "Seperti yang telah dilaporkan rasio elektrifikasi kita 91,1 persen. Pada akhir 2019 mencapai 97 persen, dan pada 2025 diharapkan bisa 100 persen. Seluruh desa bisa teraliri listrik," kata dia.Selain itu, lanjut dia pemerintah sedang menargetkan peningkatan elektrifikasi untuk menggenjot konsumsi listrik per kapita. Di mana, ini bisa memberikan dampak peningkatan pada pertumbuhan nasional atau gross domestic product (GDP)."Untuk itu, kita berharap pulau terluar bisa teraliri listrik dengan baik," tukasnya.