Butuh Rp 223 juta kurangi satu penduduk miskin di Indonesia

Anggaran khusus untuk pengentasan kemiskinan ditahun 2009 hanya Rp 80 triliun. Kemudian ditahun 2016 meningkat signifikan menjadi Rp 214 triliun. Akumulasi anggaran ini mencapai Rp 1.004 triliun.

Oleh Syifa Hanifah - Reporter

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terus berupaya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Jokowi-JK meningkatkan anggaran khusus setiap tahun untuk memberangus kemiskinan.

Angka kemiskinan memang telah menurun sejak tahun 2009 lalu. Penduduk miskin di Indonesia tercatat turun sebesar 4,5 juta dari 32,5 juta menjadi 28 juta penduduk.

Namun demikian, anggaran yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan amat banyak. Dalam catatan Direktur Core Indonesia, Mohammad Faisal, anggaran khusus untuk pengentasan kemiskinan ditahun 2009 hanya Rp 80 triliun. Kemudian ditahun 2016 meningkat signifikan menjadi Rp 214 triliun. Akumulasinya mencapai Rp 1.004 triliun.

"Artinya butuh Rp 223 juta untuk mengurangi satu penduduk miskin," jelasnya di kantor Core Indonesia, Jakarta, Selasa (20/12).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) APBN 2017 di Istana Negara, Rabu (7/12). Total APBN 2017 tercatat mencapai Rp 2.080 triliun. Lewat dana APBN tersebut, Jokowi berharap angka kemiskinan dan pengangguran Indonesia dapat berkurang.

"Saya berharap pada tahun 2017 tingkat kemiskinan bisa turun menjadi 10,5 persen, pengangguran menjadi 5,6 persen serta gini rasio kesenjangan dapat ditekan menjadi 0,39 persen," kata Jokowi di Istana Negara, Rabu (7/12).

Dalam APBN 2017 ini, Jokowi mengalokasikan anggaran transfer ke daerah dan dana desa 2017 mencapai Rp 764,3 triliun. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. "Hal ini menunjukkan arti penting daerah dan menyesuaikan penganggaran dan ketimpangan serta kesenjangan," ujarnya.

Melihat besarnya dana ini, Jokowi meminta kepada seluruh penerima APBN untuk bergerak lebih cepat. Mengingat pada tahun 2016 tradisi baru dengan melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa yang dimulai pada triwulan IV sebelum tahun anggaran berjalan.

"Saya minta seluruh Kementerian/Lembaga serta Pemda harus mulai pralelang proyek dan kegiatan tahun 2017 lebih awal di triwulan IV ini agar kegiatan pembangunan dapat mulai efektif berjalan di Januari 2017," harapnya.