Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan peningkatan tabungan nasional harus dilakukan guna mendukung investasi dalam negeri. Sehingga, dia meminta agar kementerian dan lembaga (K/L) bisa melakukan inklusi keuangan (financial inclusion) agar tabungan masyarakat terhadap PDB semakin besar.
Dengan demikian, dia menargetkan tabungan nasional terhadap PDB bisa mencapai 75 persen hingga tahun 2019. Sebab, saat ini jumlah tabungan masyarakat masih berada di angka 36-40 persen.
"Selain sekuritisasi untuk proyek yang sudah profit dan sudah matang, saya kira untuk investasi menengah dan kecil juga butuh anggaran dan uang yang mau tidak mau akan menyedot perbankan kita. Tapi kalau tabungan nasional kita tidak bisa beri support disitu, saya kira ini akan menghambat investasi di dalam negeri," kata Jokowi di Jakarta, Selasa (6/12).
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan tabungan nasional yang masih berada di angka 36-40 persen dipengaruhi oleh konsumsi dan spekulasi tanah. Menurutnya, masyarakat Indonesia lebih menyenangi investasi tanah dibanding menabung di bank.
"Tidak bisa orang menabung itu kerjanya beli tanah, itu tidak sehat. Selain harga tanah melonjak-lonjak begitu saja, tapi ya memang faktanya naik," jelas Darmin.
Dengan banyaknya masyarakat yang memilih untuk membeli tanah, maka investasi masyarakat di pasar obligasi maupun perbankan tidak setinggi yang diharapkan. "Kenapa kita perlu capital inflow, penanaman modal asing, tapi juga portfolio. Tabungan kita kerendahan, ya karena itu senanganya beli tanah," pungkasnya.