Menko Darmin sebut ego sektoral kementerian hambat pemetaan wilayah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengimbau agar kementerian dan lembaga (K/L) bisa mengesampingkan ego sektoralnya agar pemetaan wilayah pada skala 1:50.000 bisa berjalan dengan lancar. Hal ini guna mengimplementasikan Paket Kebijakan Ekonomi jilid VII mengenai one map policy.

Sebab, kementerian dan lembaga saat ini masih bersifat sektoral sehingga sistem referensi, standar, dan topologi dari Informasi Geospasial Tematik (IGT) pada peta masih tumpang tindih.

"Kita harus memahami pentingnya persoalan menyatukan peta ini. Ini adalah untuk membuat referensi yang sama dan peta yang sama agar tidak ada tumpang tindih. Jangan sampai ada kawasan yang berkali-kali di beri ini itu," kata Darmin di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (27/4).

Dia meminta agar kementerian dan lembaga beserta Badan Informasi Geospasial (BIG) bisa melakukan sinkronisasi untuk membuat data yang akurat mengenai pemetaan wilayah Indonesia.

Mengingat, BIG memerlukan data dari kementerian dan lembaga untuk melengkapi data pemetaan wilayah yang ditargetkan rampung pada 2019. Sehingga, IGT yang dihasilkan akan siap digunakan dalam analisis untuk perencanaan pemanfaatan ruang yang lebih baik. Termasuk untuk membantu penyelesaian berbagai konflik terkait pemanfaatan ruang.

"Harus menyediakan data geospasial yang akurat. Jangan ada data penting yang dilupakan atau disembunyikan. Kadang-kadang ego sektoral kelihatan disitu. Ada kementerian yang pakai alasan nanti datanya dibuka ke publik, jadi disembunyikan. Ini kita harus buka dengan sukarela supaya dituangkan ke peta dasar yang sama," pungkas dia.