Perseteruan Rizal Ramli-Sudirman Said berujung kemarahan Jokowi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli saat ini tengah berseteru dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Kedua pejabat negara ini berseteru lantaran bersebrangan dalam penentuan kebijakan. Perseteruan tersebut berawal sejak Menko Rizal mengkritik program 35.000 megawatt (MW).

Menurut dia, program tersebut sangat tidak realistis dengan keadaan yang ada. Rizal Ramli menegaskan pemerintah mengoreksi pembangunan listrik 35.000 MW menjadi hanya 16.167 MW untuk jangka waktu hingga 2019. Alasannya agar PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak bangkrut.

Rizal Ramli menuturkan, revisi dilakukan setelah adanya kajian bahwa beban puncak bakal mencapai 74.525 MW pada 2019. Proyek yang berlangsung saat ini berkapasitas 7.000 MW. Jika dipaksakan merealisasikan 35.000 MW maka akan terjadi kelebihan kapasitas listrik 21.331 MW. Kelebihan itu harus dibayar PLN dan akhirnya membebani keuangan perseroan.

"Saya dan tim telah lakukan kajian, kesimpulannya program itu memang tidak realistis. Kalau program itu dipaksakan maka membahayakan keuangan PLN. Inilah yang saya maksudkan bisa membuat PLN bangkrut," kata Rizal.

Menko Rizal menegaskan, proyek 35.000 MW idealnya direalisasikan selama 10 tahun. Tidak bisa dipaksakan cuma 5 tahun saja.

"Setelah dievaluasi yang betul-betul, mungkin harus selesai 16.167 MW. Yang lainnya bisa masuk tahap berikutnya (lima tahun berikutnya)," tegasnya.

Perubahan target ini bakal dijalankan sebagai Proyek Percepatan dan Diversifikasi (PPD) Listrik. Dalam percepatan proyek listrik 16.167 MW, pihaknya sudah menyusun beberapa langkah.

Mulai dari mempercepat negosiasi, membantu pembebasan lahan, mengkaji ulang harga penjualan yang kompetitif agar lebih menarik investor. Pihaknya juga tidak segan mencabut izin konsesi investor bila tidak dijalankan selama enam bulan, lalu diserahkan kepada peminat lain yang memiliki dana, teknologi hingga kemampuan mumpuni.

"Review juga termasuk pada realisasi pembangunan terhadap para konsesi yang sudah diberikan. Nanti kita akan beri waktu maksimal enam bulan. Jika tidak dijalankan, kami akan cabut dan serahkan ke investor lain yang berminat," ujarnya.

Kemudian, Menteri ESDM Sudirman Said memastikan proyek tersebut tak bakal direvisi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku tetap optimis pembangunan megaproyek ketenagalistrikan 35.000 megawatt (MW) bakal tercapai dalam lima tahun. Untuk itu, ESDM tidak akan melakukan revisi atas rencana proyek tersebut walaupun pembangunan proyek 35.000 MW dinilai tak masuk akal.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan saat ini rasio elektrifikasi nasional masih sangat rendah. Dengan begitu, proyek 35.000 MW sangat perlu dibangun pemerintahan Jokowi-JK dalam waktu lima tahun mendatang.

"Tidak ada penurunan target pembangunan listrik 35.000 MW. Kita masih tetap optimis untuk mengejar target tersebut. Listrik tidak ada revisi karena dua alasan. Pertama, rasio elektrifikasi kita masih rendah karena itu tidak adil bagi yang belum dapat. Kedua, listrik adalah jendela peradaban dunia," ujar dia dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Senin (7/9).

Dia menegaskan listrik merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Bahkan, pembangunan listrik di daerah-daerah perbatasan bakal diimbangi dengan adanya koneksi internet yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Begitu 50 titik terluar dilistriki, Pak Rudiantara (Menteri Komunikasi dan Informatika) mengatakan ingin membangun jaringan koneksi (internet). Jadi tidak ada alasan merevisi target," kata dia.

Sementara itu, Dirjen Kelistrikan Kementerian ESDM Jarman mengatakan proyek 35.000 MW merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka memenuhi rasio elektrifikasi secara nasional. Saat ini, rasio elektrifikasi nasional baru mencapai 86,9 persen.

"Kalau dibandingkan dengan Singapura, Malaysia dan Brunei sudah jauh di atas 90 persen. Atas dasar itu, target 97 di 2019 harus dicapai. Maka memang pemerintah buat program-program kelistrikan," kata Jarman.

Dalam proyek 35.000 MW tersebut, PLN juga akan diminta membangun jaringan transmisi kelistrikan setelah mendapatkan jatah pembangunan 5.000 MW dalam proyek tersebut. Nantinya, 30.000 MW akan diberikan pihak swasta dalam skema Independence Power Producer (IPP).

"Alasannya, pembangkit itu butuh dana yang besar. Pembangkit di swasta dan PLN jadi single buyer. PLN hanya bangun sebagian saja. Mayoritas di IPP," pungkas Jarman.

Setelah itu, Menko Rizal juga menyindir Menteri ESDM Sudirman Said lantaran memberi izin perpanjangan ekspor konsentrat Freeport pada Juli 2015.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyebut pemerintah saat ini seperti enggan mengelola hasil bumi sendiri dan ingin cepat-cepat menjualnya ke asing. Dia mencontohkan pada kasus renegosiasi tambang yang dibuat lebih cepat dari batas jangka waktunya.

Menko Rizal mengungkapkan seharusnya renegosiasi perpanjangan kontrak, jika sesuai aturan, dapat dilakukan 2 tahun sampai 3 tahun sebelum kontrak habis. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 77 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Tapi ada menteri yang keblinger untuk mempercepat menjadi 10 tahun. Saya kecewa dengan mental pejabat tersebut," tegasnya dalam Seminar Kesiapan Bangsa dan Strategi Menghadapi Krisis Energi Nasional di Jakarta, Rabu (7/10).

Dia menambahkan, cadangan tambang Indonesia seperti mineral, emas dan lainnya masih ada sampai 30 tahun sampai 40 tahun ke depan. Seharusnya ini bisa dimanfaatkan pemerintah untuk dikelola sendiri. Tetapi, malah ada pejabat yang ingin menyerahkannya kepada perusahaan asing.

"Kesempatan mengelola emas, kebanyakan kita kasih sama asing semua. Banyak kontrak karya yang kontraknya nyaris habis dalam 5 tahun ke depan," ujarnya.

Menurut Menteri Rizal, pemerintah harus konsisten untuk tetap pada aturan yang ada. Jangan sampai oknum pejabat yang memihak pada asing ini berhasil meloloskan perpanjangan izin sebelum waktunya.

"Karena ada pejabat yang mentalnya keblinger malah ingin memproses lebih cepat. Menurut kami, mumpung masih ada cadangan makan rumuskan strategi dulu sehingga nilainya besar," tutupnya.

Tak puas dengan perseteruan yang ada, Menko Rizal kembali mengeluarkan pernyataan yang menyulut emosi Sudirman Said. Pernyataan tersebut soal keputusan pengembangan Blok Masela yang saat ini tengah digodok pemerintah dan konsultan independen.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, pemerintah akan mengembangkan Lapangan Abadi Blok Masela di Maluku dengan skenario pembangunan kilang gas alam cair (liquefied naturan gas/LNG) di darat atau 'on shore'. Pertimbangannya, kata dia, pemerintah sangat memperhatikan 'multiplier effects' (dampak ganda) serta percepatan pembangunan ekonomi Maluku khususnya dan Indonesia timur pada umumnya.

"Keputusan itu diambil setelah dilakukan pembahasan secara menyeluruh dan hati-hati dengan memperhatikan masukan dari banyak pihak," kata Rizal dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (22/2).

Menurut mantan Menteri Keuangan era Presiden Abdurrahman Wahid itu, keputusan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk konsekuen melaksanakan konstitusi, yakni pemanfaatan sumber daya alam (SDA) sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Presiden Jokowi, lanjut Rizal, juga berkali-kali menegaskan pemanfaatan ladang gas abadi Masela tidak sekadar sebagai penghasil devisa, tetapi juga harus menjadi motor percepatan pembangunan ekonomi Maluku dan Indonesia timur.

"Inilah yang menjelaskan mengapa Presiden menginginkan pembangunan kilang Masela di darat. Beliau sangat memperhatikan manfaatnya dan 'multiplier effect'-nya yang jauh lebih besar daripada jika kilang dibangun di laut. Dengan pembangunan kilang di darat, akan lahir industri pupuk dan petrokimia. Kita bisa mengembangkan Kota Balikpapan baru di Selaru yang berjarak 90 kilometer dari Blok Masela," ujarnya.

Berdasarkan kajian pihaknya, biaya pembagunan kilang darat sekitar USD 16 miliar. Di sisi lain, biaya pembangunan kilang apung di laut (offshore) mencapai USD 22 miliar.

Rizal menganggap perhitungan tersebut sangat berbeda dengan perkiraan biaya dari Inpex dan Shell yang menyatakan pembangunan kilang di laut hanya sebesar USD 14,8 miliar dan pembangunan kilang di darat mencapai USD 19,3 miliar.

"Inpex dan Shell telah membesar-besarkan biaya pembangunan kilang di darat. Sebaliknya, mereka justru mengecilkan biaya pembangunan di laut. Untuk memastikan kebenarannya, kita tantang mereka," ujarnya.

Tantangan tersebut, lanjut Rizal, adalah jika ternyata biaya pembangunan di laut membengkak melebihi USD 14,8 miliar, Inpex dan Shell harus bertanggung jawab membiayai kelebihannya dan tidak diperkenankan lagi dibebankan pada 'cost recovery'.

"Faktanya Inpex tidak berani. Ini menunjukkan mereka sendiri tidak yakin dengan perkiraan biaya yang mereka buat," imbuhnya.

Menurut Rizal, pemerintah telah belajar dari pengalaman pembangunan kilang 'offshore' di Prelude, Australia, yang mengalami keterlambatan dan pembengkakan biaya relatif cukup besar karena menghabiskan biaya 12,6 miliar dengan kapasitasnya hanya 3,6 juta ton per tahun, atau 48 persen dari kapasitas di Blok Masela sebesar 7,5 juta ton per tahun.

Dalam perhitungannya, seandainya pembangunan kilang dilaksanakan di laut, Indonesia akan menerima pemasukan USD 2,52 miliar per tahun dari penjualan LNG dengan asumsi harga minyak USD 60 dolar per barel. Sebaliknya, dengan membangun kilang di darat, gas LNG itu sebagian bisa dimanfaatkan untuk industri pupuk dan petrokimia.

"Dengan cara ini, negara bisa memperoleh pendapatan mencapai USD 6,5 miliar per tahun," katanya.

Terkait dengan kekhawatiran Inpex akan keluar dari proyek pengembangan Blok Masela juga dinilai Rizal terlalu berlebihan. Pasalnya, Inpex sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun dan investasi sekitar USD 2 miliar.

Perusahaan itu, diyakini Rizal, tidak akan meninggalkan Blok Masela yang memiliki cadangan lebih dari 20 tcf (trilion cubic feet). Dengan asumsi diproduksi 1,2 juta kaki kubik per hari, cadangan yang bisa dimanfaatkan bisa mencapai hingga 70 tahun.

Rizal juga yakin jika investor asal Jepang itu benar-benar keluar, banyak investor dari negara lain yang sangat berminat meneruskannya. "Pemerintah Indonesia sangat menghargai hubungan strategis dan jangka panjang dengan Jepang. Kita juga memahami kebutuhan Jepang akan sumber energi berjangka panjang yang 'reliable'. Kita percaya Inpex akan sangat berkepentingan dengan pembangunan kilang di darat yang jauh lebih murah dan menguntungkan Indonesia dan Jepang," pungkas Rizal.

Dari pernyataan itu, Sudirman Said tak tinggal diam. Menurut dia, pengembangan blok dengan gas terbesar di Indonesia ini belum diputuskan.

Presiden Joko Widodo pun mengatakan keputusan rencana pengembangan Blok Masela akan diputuskan pada 2018. Atas dasar itulah, Sudirman Said menyindir adanya gangguan dari kolega dalam setiap penentuan kebijakannya. Hal ini, kata dia, menghambat pekerjaan yang ingin dikebut dalam ranka mencapai ketahanan energi nasional.

Gangguan yang dimaksud adalah pernyataan Menko Rizal yang seolah-olah menetapkan keputusan pemerintah soal pengembangan Blok Masela, Maluku menggunakan skema darat atau onshore.

"Coba, listrik dikomentari dihambat. Kemudian dana ketahanan energi dikomentari dihambat. Bangun infrastruktur dihambat. Freeport sudah mau dibereskan dihambat. Sekarang Blok Masela. Kok malah kolega yang menghambat," ujarnya.

Menurutnya gangguan berasal dari kolega lebih berat ketimbang mafia. "Karena kalau yang ganggu itu mafia, yang ganggu betul-betul penjahat menghadapinya enak. Tapi kalau kolega, masak kami mau berbalas pantun," tegas dia.

Keputusan Menko Rizal memang bukan tanpa alasan. Menurut Menko Rizal, pengembangan Blok Masela dengan menggunakan skema darat atau pipa gas lebih berdampak ganda ketimbang kapal LNG terapung.

Selain itu, pengembangan melalui skema pipa gas lebih murah hanya menghabiskan sekitar USD 16 miliar. Sedangkan kapal LNG terapung membutuhkan biaya mencapai USD 22 miliar.

Sudirman pun tak pernah hadir dalam rapat yang diadakan di kantor Menko Rizal. Mantan Dirut Pindad ini selalu diwakilkan oleh anak buahnya jika rapat dengan Menko Rizal. Terutama, saat rapat pembahasan Blok Masela pada September 2015.

Pada saat itu, Menteri ESDM Sudirman Said diwakilkan oleh Sekjen ESDM Teguh Pamudji dan Direktur Hulu Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto.

Direktur Hulu Migas Djoko Siswanto beralasan, Menteri Sudirman Said tidak hadir karena ada keperluan dinas luar kota. "Pak Menteri (ESDM) kan lagi dinas," kata Djoko Siswanto.

Perseteruan tersebut mulai menyeruak. Tak hanya menteri dalam kabinet yang gerah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun ikut risau dengan adanya perseteruan tersebut.

Sekretaris Fraksi Hanura di DPR, Dadang Rusdiana meminta Presiden Jokowi berani tegas meredam konflik antara Menko Kemaritiman Rizal Ramli dengan Menteri ESDM Sudirman Said. Dia berharap perdebatan antar keduanya bisa segera diakhiri.

"Parah banget masa Menko dengan menterinya saling serang seperti itu. Tetapi walaupun terlambat, saya hargai kesadaran Istana untuk segera menghentikan kekisruhan tersebut," kata Dadang saat dihubungi, Rabu (2/3).

Dadang menjelaskan bahwa soal pertikaian internal ini membuat Presiden Jokowi tidak akan nyaman dalam bekerja. Maka dari itu harus ada evaluasi.

"Presiden unhappy dengan kondisi tersebut, rakyat juga unhappy dengan terlambatnya Istana tangani ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga," tuturnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai Presiden Joko Widodo tak mampu mengendalikan jajaran menteri di bawahnya. Hal ini terkait semakin panjangnya kegaduhan antara Menteri ESDM Sudirman Said dengan Menko Kemaritiman Rizal Ramli terkait pembangunan Blok Masela.

"Tidak ada koordinasi konsolidasi mereka beda pandangan dan presiden mendiamkan ini," ujar Fadli.

Mengenai kegaduhan pembangunan Blok Masela, Fadli berharap Presiden Jokowi segera memanggil kedua menteri tersebut. Hal tersebut agar diperjelas fungsi dan tugasnya masing-masing, tidak saling serobot.

Presiden Jokowi pun kesal dengan ulah kedua pejabat ini. Bahkan, Jokowi sempat mengingatkan agar para menteri tidak berpolemik satu sama lain.

Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, presiden cukup prihatin dengan kontroversi yang terjadi. Pasalnya, konflik yang seharusnya menjadi perbedaan di internal kabinet kini sudah berubah menjadi aksi saling serang secara terbuka.

"Presiden prihatin dengan beberapa peristiwa belakangan ini di mana seolah olah antar menteri itu sudah saling menyerang di ranah publik. Baik melalui media sosial maupun secara terbuka itu di sharing pada publik," kata Johan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (2/3).

Melalui dirinya, kata Johan, Presiden menyampaikan permintaan agar perdebatan ini segera dihentikan. Penegasan tidak diperbolehkan terjadinya perbedaan di luar forum rapat terbatas seringkali diimbau Presiden namun tetap tidak diindahkan para menteri.

"Presiden menegaskan bahwa tolong ini dihentikan. Perdebatan itu hanya ada di ruang rapat terbatas atau hanya di rapat kabinet," kata mantan pimpinan KPK ini.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan bahwa tugas menteri adalah membantu presiden dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, ketika ada arahan yang disampaikan presiden, menteri seharusnya mengikuti bukan sebaliknya.

"Diingatkan kembali bahwa menteri adalah pembantu presiden dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan. Jadi menteri harusnya apa yang belum disampaikan oleh presiden itu jangan didahului oleh pernyataan-pernyataan yang seolah-olah itu mengatasnamakan presiden," tegas Johan.

Lebih jauh dia menegaskan, Presiden mengatakan geram dengan situasi yang terjadi belakangan. Perseteruan yang terjadi bukan lagi menunjukkan profesionalitas menteri melainkan sudah jauh memasuki ranah private.

"Disampaikan tadi bahwa presiden marah dengan situasi yang terjadi belakangan ini yang terlihat semakin meruncing bahkan masuk pada perseteruan antar menteri yang bersifat menyerang pribadi. Jadi kembali ditegaskan oleh presiden, cukup hentikan itu kepada siapapun pembantunya, ingin kembali memposisikan bahwa menteri itu adalah pembantu presiden," sambung Johan.

"Masela sudah beberapa kali disampaikan presiden bahwa presiden ingin tidak ada perbedaan karena ini persoalannya menyangkut pada kapital yang besar, menyangkut kepentingan tidak hanya ekonomi tetapi juga kepentingan pengembangan wilayah untuk Indonesia timur. Karena itu presiden berhati-hati dalam memutuskan onshore ataukah offshore," terangnya.