Pro dan kontra pencabutan subsidi listrik 23 juta pelanggan miskin

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bakal mencabut subsidi listrik 23 juta rumah tangga menengah keatas yang masih menggunakan listrik 450 volt ampere (VA) dan 900 VA pada 2016. Hal ini bertujuan agar 23 juta rumah tangga tersebut beralih ke listrik non subsidi seperti 1.300 volt ampere (VA).Manajer Komunikasi Korporat PLN Bambang Dwiyanto mengatakan rumah tangga pengguna 450 VA dan 900 VA mencapai 47,7 juta rumah tangga. Dari jumlah itu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyebut hanya 24,7 juta rumah tangga yang layak mendapatkan subsidi listrik.Keputusan ini pun menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Seperti Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Riyanto mengungkapkan, penghapusan subsidi listrik sekitar 23 juta pelanggan golongan 450-900 VA dapat menyebabkan peningkatan kelompok rentan miskin hingga 3 juta sampai 5 juta kepala keluarga.Langkah konversi ini, menurutnya, juga dapat meningkatkan inflasi tahun ini sebesar 1,7 persen dari asumsi RAPBN 2016 4,7 persen karena efek domino dari pencabutan subsidi. Sebab, dalam kelompok 23 juta orang yang subsidi akan dicabut, terdapat didalamnya pengusaha kecil dan menengah."PE (Pertumbuhan Ekonomi) asumsi 5,3 persen akan turun 0,59 persen, kemudian angka kemiskinan naik 0,14 persen. Kalau pemerintah tidak serius tangani ini semua itu akan terjadi," ungkapnya dalam diskusi Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN, DML dan Sewatama di Dewan Pers, Jakarta, Minggu (1/11).Pencabutan subsidi listrik turut berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN). "Ada 3-5 juta pelanggan jatuh ke kelompok rentan miskin. Itu akan membuat tunggakan PLN bertambah, ini imbas dari migrasi yang dilakukan," tegasnya.

Selain itu, penerapan penyesuaian tarif (tarif adjustment) untuk pemakaian listrik 1.300 VA membuka peluang bagi asing untuk melakukan privatisasi PLN secara keseluruhan. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai tarif sesuai pasar dianggap sebagai peluang yang menarik bagi asing."Sewaktu-waktu jika tarif sudah otomatis bisa memungkinkan asing masuk dan membeli PLN. Mengapa? Karena tarifnya sudah menarik bagi asing dan sudah hukum ekonomi, ini yang berbahaya," kata Tulus dalam Diskusi Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN, DML dan Sewatama di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (6/12).Menurutnya, pihak asing tidak berminat untuk mengintervensi saat tarif listrik masih diatur oleh pemerintah. "Kalau sudah diberlakukan bahkan sampai ke 400-900 VA, maka perlahan-lahan asing akan masuk untuk membeli privatisasi PLN," imbuh Tulus.Oleh karena itu, dia menyarankan agar pemerintah tetap mengontrol tarif listrik, termasuk memberikan subsidi kepada PLN. Dia juga mengusulkan PLN sebaiknya menerapkan tarif progresif, di mana masyarakat hanya membayar tarif pemakaian per KwH, sehingga bisa dilakukan penghematan.

Meski betpotensi meningkatkan masyarakat rentan miskin dan intervensi asing, pemangkasan subsidi listrik ini dinilai bisa mendukung pembangunan yang dilakukan oleh PT PLN (persero) guna menyediakan listrik bagi masyarakat.Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Herman Darnel mengatakan biaya yang dikeluarkan oleh PLN untuk pembangunan listrik di Indonesia tidak sebanding dengan pendapatannya (income). Sehingga dengan kenaikan tarif tersebut, dinilai bisa membantu keuangan PLN menyediakan listrik bagi masyarakat."Biaya yang dikeluarkan PLN lebih tinggi dari pendapatan tarif. Jadi pendapatan tarif belum cukup mendanai PLN. Jadi tarif kalau tidak dinaikan larinya ke subsidi," kata Herman dalam Diskusi Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN, DML dan Sewatama di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (6/12).Menurutnya, implementasi pemberian subsidi sebagai kompensasi penundaan kenaikan tarif selama ini justru tidak tepat sasaran. Sebab, dengan diberikannya subsidi tersebut, pemerintah justru membebani masyarakat karena pengalokasian dana yang tidak tepat sasaran.Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk tidak hanya fokus memangkas subsidi listrik, tetapi juga harus menyelesaikan persoalan inefisiensi biaya produksi listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)."Ini juga menjadi masalah. Rasio biaya pokok PLN itu 91 persen, sementara di luar negeri rata-ratanya 82 persen. Jadi ada yang tidak beres," kata Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara dalam diskusi "Senator Kita" digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN dan DPD RI di Dewan Pers, Jakarta, Kamis (5/11).Menurutnya, inefisiensi terjadi lantaran PLN masih membeli energi primer untuk pembangkit listrik dengan harga mahal. Untuk memangkas itu, PLN butuh dukungan pemerintah."Berani nggak berhadapan dengan calo? Jokowi harus buktikan bisa menegakkan pemerintahan bersih, bebas KKN dan korupsi," pungkas Marwan.