Mengintip efektivitas kebijakan 'obat perlambatan ekonomi' Jokowi

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) baru seumur jagung. Namun, pemerintahan baru pengganti era Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono ini dihadapkan dengan berbagai persoalan pelik. Mulai dari politik hingga ekonomi.Kondisi perekonomian global yang terpuruk, ditambah dengan turunnya harga komoditas ekspor andalan Indonesia membuat negara kita tidak memiliki amunisi untuk menghadapi kondisi terburuk.Kondisi ini diperparah dengan pembangunan infrastruktur yang mandek selama beberapa tahun ke belakang, hingga sektor pangan yang tidak digarap serius membuat periode 2015 yang semula direncanakan sebagai tahun awal Kabinet Kerja berlari, menjadi tahun berbenah berbagai sektor.Melihat kondisi perekonomian yang tidak bisa ditangani secara biasa, pemerintah di bawah kendali Presiden Jokowi kemudian melakukan berbagai cara pengobatan. Diawali dengan rombak kabinet jilid I pada pertengahan Agustus lalu.

Presiden hanya memberi waktu 10 bulan sebelum melakukan perombakan kabinet dan memasukkan empat wajah baru di pos menteri dan sekretaris kabinet. Para prajurit pilihan Presiden Jokowi ini adalah Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian, Thomas Trikasih Lembong sebagai Menteri Perdagangan, Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman, dan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet. Sedangkan dua nama lainnya merupakan wajah lama yang berganti posisi jabatan yakni Luhut Panjaitan menjadi Menko Polhukam dan Sofyan Djalil digeser menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.Bersama jajaran menteri baru yang sebagaian besar mengisi posisi di bidang ekonomi, Presiden Jokowi lantas mengeluarkan serangkaian paket kebijakan deregulasi yang diharapkan bisa menggerakkan kembali sektor industri dan perekonomian Tanah Air.Sejak pertama kali dikeluarkan pada 9 Septermber hingga 21 Desember 2015, sudah ada delapan paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Paket-paket kebijakan itu mencakup antara lain kemudahan izin investasi, insentif untuk semua pemangku kepentingan, penguatan daya saing dunia usaha, formula penghitungan upah minimum pekerja serta membangun ketahanan energi.

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengatakan, delapan paket kebijakan tersebut sudah terbukti efektif dalam mengembalikan kondisi perekonomian ke jalur pertumbuhan yang dibidik Kabinet Kerja."Kalau kita lihat dari paket 1 sampai 8, ketika kita menghadapi turbulensi atau tekanan ekonomi yang begitu luar biasa, alhmdulillah tahun 2015 bisa dilalui dengan baik. Bahkan ketika Federal Reserve (The Fed) manaikkan suku bunga ternyata indeks kita naik. Kemudian kurs kita juga menguat, ini menunjukkan bahwa ekonomi kita sudah on the right track," kata Pramono, Rabu (23/12).Meski demikian, keampuhan paket-paket tersebut sebagai obat perlambatan ekonomi masih perlu diuji lebih jauh. Sebab, perlambatan ekonomi diproyeksi masih akan berlanjut tahun depan.Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, efektivitas paket-paket kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah baru teruji penuh apabila ada investor masuk ke Indonesia dan memanfaatkan paket-paket kebijakan tersebut. Namun, apabila dilihat dari sisi perbaikan dari beberapa aturan yang direvisi dalam paket-paket tersebut, Darmin yakin ada perbaikan."Jadi dalam perjalanan waktunya 2016 ini mestinya satu per satu pelaksanaannya. Yang pertama harus selesai peraturannya dulu, bukan efektif dulu," ujar Darmin.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menilai, paket-paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong sektor industri dan infrastruktur, belum efektif.Komaidi menyoroti pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di sektor energi. Menurutnya, dalam salah satu paket kebijakan tersebut pemerintah memang menjanjikan perizinan selesai investasi selesai dalam tiga jam. Namun, hal itu belum sepenuhnya terealisasi."Jadi misalkan ke BKPM selesai tapi masih harus urus ke lingkungan hidup. Kehutanan masih sendiri lagi. Sehingga bahwa di BKPM cepat, iya, tetapi di tempat lain ternyata masih harus urus (perizinan) juga tidak hanya selesai di situ," ungkapnya.Menurut Komaidi, sebenarnya yang perlu dilakukan pemerintah, sederhana saja. Cukup dengan membuat daftar tuntutan para investor yang berminat masuk ke Indonesia. Tuntutan-tuntutan tersebut yang seharusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah sepanjang tidak memberatkan pemerintah."Sebenarnya simple, cukup penuhi apa yang diminta teman-teman investor sepanjang itu masuk ditoleransi pemerintah yang dinilai katakanlah tidak keterlaluan memberatkan pemerintah, ya cukup itu yang diakomodasi," ungkap Komaidi.

Terlepas dari paket-paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, sosok-sosok dalam jajaran Kabinet Kerja dinilai berperan penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi Indonesia. Direktur Eksekutif Institute Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati melihat kinerja sosok-sosok hasil reshuffle kabinet jilid I ini terbantu oleh siklus ekonomi yang memang selalu membaik di semester kedua setiap tahun."Karena memang di triwulan 3 dan 4 itu belanja pemerintah baru di 'grojoki'. Ada atau tidak ada reshuffle pertumbuhan ekonomi pasti di triwulan 3 dan 4 lebih baik, ini tidak bisa dijadikan dengan ukuran. Tapi memang indikator ekonomi di triwulan 3 dan 4 membaik," ungkap Enny.Enny pun melihat bahwa apabila Presiden Jokowi hendak mengukur kinerja para menterinya di bidang ekonomi, maka terlebih dahulu perlu melihat efektifitas paket-paket kebijakan tersebut sesuai data dan fakta."Bahwa setelah ada reshuffle pemerintah mengeluarkan 8 paket kebijakan, apakah itu bisa menjadi ukuran kinerja menjadi lebih baik? Kita ukur apakah 8 kebijakan tersebut bisa memperbaiki ekonomi? Jadi ukuran-ukuran itu jelas, itu pakai data, tidak hanya berdasarkan suka atau tidak suka," ungkap Enny.