BUMN: Surat Keputusan pemberhentian RJ Lino ditandatangani hari ini

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membenarkan telah memberhentikan RJ Lino dari jabatannya sebagai direktur utama Pelindo II. Bahkan surat pemberhentian telah ditandatangani hari ini oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno.

"Surat Keputusan (pemberhentian) hari ini," ucap Kepala Bagian Komunikasi Publik Kementerian BUMN Teddy Poernama pada merdeka.com di Jakarta, Rabu (23/12).

Sebelumnya, RJ Lino mengirimkan pesan singkat kepada wartawan dan mengatakan kalau dia sudah diberhentikan dari bos Pelindo II.

"Untuk semua saudaraku keluarga besar IPC yang sangat saya cintai , saya ingin menyampaikan bahwa hari ini saya resmi diberhentikan sebagai Dirut IPC oleh pemegang saham guna konsentrasi menghadapi kasus hukum yang ada di KPK," ujar Lino dalam pesan singkatnya di Jakarta, Rabu (23/12).

Dia mengaku lapang dada dengan keputusan Rini tersebut. Dia meminta untuk seluruh karyawan agar bekerja keras dalam membantu pemerintah merealisasikan tol laut hingga Indonesia Timur.

"Sehingga saudara-saudara kita di Indonesia Timur dapat menikmati harga harga barang yang tidak jauh berbeda dengan di Indonesia bagian barat. Saya sangat berharap Program besar ini dapat Anda teruskan dan wujudkan demi Kejayaan Indonesia," kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino sebagai tersangka kasus pengadaan crane. Penetapan itu dilakukan setelah lembaga antirasuah tersebut menemukan dua alat bukti untuk menjeratnya.

"Dalam pengembangan penyidikan Tindak Pidana Korupsi terkait Quay Container Crane di Pelindo II tahun 2010, KPK menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RJL sebagai tersangka," ujar Plh Kabiro Humas, Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (18/12).

Yuyuk menambahkan, Lino diduga telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pimpinan Pelindo untuk memperkaya diri. Penyalahgunaan itu terjadi ketika dia menunjuk perusahaan China untuk mendatangkan alat berat tersebut ke Pelabuhan Tanjung Priok.

"RJL diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dengan cara memerintahkan penunjukkan langsung pengadaan Quay Container Crane kepada perusahaan China," lanjutnya.