Bappenas kaji plus minus Indonesia gabung pasar bebas Amerika

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tak khawatir bergabungnya Indonesia dalam Trans Pacific Partnership (TPP) berdampak negatif. Bappenas melihat TPP justru sebagai peluang Indonesia memperluas pasar ekspornya.Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Kementerian PPN/Bappenas Endah Murningtyas mengatakan pihaknya akan mempelajari segala kemungkinan yang terjadi saat rencana ini terealisasi. "Hal itu perlu dipelajari dulu. Kalau perdagangan bagaimana kita berupaya untuk memperluas pasar. Kalau dikhawatirkan akan menggerus dalam negeri itu tergantung dari kitanya," ujarnya kepada merdeka.com, di Jakarta, Rabu (28/10).Endah meyakini dampak atas rencana ini sangat signifikan untuk Indonesia. "Kita perlu melihat bahwa itu ada tantangan dan peluang. Tentu harus dimaksimalkan peluang, tergantung kita nanti bagaimana bisa melakukan assesment dari sektor-sektor yang ada," jelasnya.Sebelumnya, dalam dialog dengan Presiden Barack Hussein Obama di Gedung Putih, Senin (26/10), Jokowi mengatakan tawaran bergabung dengan TPP telah dipertimbangkan oleh pemerintah RI."Ekonomi Indonesia adalah ekonomi terbuka. Indonesia dengan jumlah penduduk 250 juta adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dan Indonesia bermaksud untuk bergabung dalam TPP," kata Jokowi.TPP sejauh ini beranggotakan Singapura, Brunei, Selandia Baru, Chile, Amerika Serikat, Australia, Peru, Vietnam, Malaysia, Meksiko, Kanada, dan Jepang. Korea Selatan telah menyatakan setuju bergabung dengan TPP dan akan membahas prosesnya lebih lanjut. Negara potensial lainnya yang akan bergabung, di samping Indonesia, ialah Kolombia, Filipina, Thailand, Taiwan.Pemerintah sebelumnya atau pada era SBY, menegaskan sulit menerima ajakan bergabung dalam kelompok dagang bentukan Amerika Serikat ini. Sebab, dikhawatirkan kedaulatan bangsa dalam menjaga perekonomian terkikis. Indonesia harus tunduk pada aturan yang disepakati mayoritas negara-negara besar di dalamnya.TPP diklaim sebagai perjanjian dagang paling komplet dan berstandar paling tinggi, termasuk mengatur hak kekayaan intelektual, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan mekanisme penyelesaian sengketa antara negara dengan investor asing.