Usai Jokowi, giliran Malaysia umumkan kebijakan penyelamatan ekonomi

Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (9/9) mengumumkan Paket Kebijakan Tahap Pertama September 2015. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong daya saing nasional dengan deregulasi, debirokratisasi serta penegakan hukum dan kepastian usaha.

Kebijakan yang dikeluarkan Jokowi juga sebagai respon melemahnya pertumbuhan ekonomi global yang berdampak ke dalam negeri.

Usai Jokowi, kini giliran pemerintah Malaysia mengeluarkan paket kebijakan penyelamatan ekonomi. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak akan mengumumkan langkah-langkah memperkuat ekonomi negaranya.

Malaysia kini menghadapi masalah seperti turunnya harga komoditas serta melemahnya nilai tukar Ringgit Malaysia hingga menyentuh titik terendah dalam 18 tahun terakhir.

Dilansir dari reuters, Najib akan mengumumkan langkah-langkah baru setelah melakukan pertemuan mingguan dengan dewan ekonomi setempat serta pejabat lainnya di kantornya, Sabtu lalu. Akhir pekan lalu, Najib belum memberikan rincian kebijakannya.

Sebelumnya, Datuk Seri Najib Tun Razak telah membentuk Komite Ekonomi Khusus untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Malaysia.

"Tujuan komite ini untuk memastikan pertumbuhan dan akan terus menghasilkan kemakmuran untuk masyarakat sekarang dan mendatang," kata Najib seperti dilansir merdeka.com dari thestar, media Malaysia di Jakarta, Selasa (25/8).

Selain itu, Najib juga telah telah mengadakan pertemuan rutin dengan ekonom lokal maupun asing untuk membahas kondisi perekonomian terkini.

Namun demikian, Najib belum menjelaskan secara rinci mengenai Komite Ekonomi Khusus yang baru dibentuk.