Sulitnya pembebasan lahan milik negara hambat megaproyek 35.000 MW

Rencana Presiden Joko Widodo untuk membangun pembangkit listrik 35.000 watt menemui banyak kendala. Salah satunya adalah masalah pembebasan lahan serta proses perizinan.

"Banyak kendala yang buat program ini terhambat. Hambatan terbesar pada lahan dan perizinan," Wakil Ketua UP3KN (Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional), Agung Wicaksono dalam Diskusi Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN, DML dan Sewatama di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (1/6).

Menurut Agung, lahan yang harus dibebaskan untuk mewujudkan mega proyek ini masih terbagi dua yaitu lahan milik masyarakat dan negara. Parahnya, pembebasan lahan milik negara lebih sulit dari pada milik masyarakat. Soalnya, lahan tersebut adalah aset negara yang harus memberi pendapatan.

"Sebagai contoh ada pembangkit yang sudah ada IPP (Independent Power Producer) dan punya kewenangan untuk ekspansi. Dengan ekspansi dia akan gunakan lahan milik kementerian di dekatnya," tuturnya.

Namun, sayangnya proses pembebasan lahan milik negara tidak berjalan mulus. "Tapi ternyata tidak bisa begitu saja. Harus kerjasama operasi dan harus ditender. Karena Kemenkeu katakan ini aset negara jadi supaya ada pendapatan negara maka ditender," ungkapnya.

Tidak hanya itu, persoalan baru akan muncul jika si pemenang tender bermaksud membangun hal lain di atas lahan tersebut. "Nah bayangkan apa yang menang tender itu beda untuk bangun. Makanya, pembebasan lahan milik negara lebih pelik dari milik masyarakat," tandasnya.