Wamen ESDM: Swastanisasi bisnis ketenagalistrikan tak terelakkan

Susilo mempersilakan swasta masuk lebih leluasa pada bisnis pembangkit listrik. Soalnya dana pemerintah terbatas.

Ardyan Mohamad
Oleh Ardyan Mohamad - Reporter
Wamen ESDM: Swastanisasi bisnis ketenagalistrikan tak terelakkan
listrik. merdeka.com

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo menyatakan PT Perusahaan Listrik Negara ke depan harus melibatkan lebih banyak peran swasta. Soalnya dana pemerintah buat membangun infrastruktur listrik terbatas.

PLN memang mengalokasikan dana investasi Rp 50 triliun per tahun untuk menambah daya listrik Indonesia. Tapi itu belum sesuai kebutuhan yang riil.

"PLN sendirian pasti enggak sanggup. Itu cuma 50 persen dari total kebutuhan. Pertumbuhan ekonomi kita 5-7 persen, penduduk tumbuh 1,1 persen, jadilah pertumbuhan energi kita 8 persen. Diharapkan dari tahun ini sampai 2020, paling tidak harus bertambah 125.000 Mega Watt," kata Susilo saat membuka Pameran Kelistrikan Indonesia 2014, di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).

Wamen meminta PLN, pelaku usaha swasta, bersama jajarannya di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menganalisis situasi industri lokal. Kira-kira butuh stimulus apa, agar swasta dalam negeri lebih berkiprah dalam bisnis sekunder penyediaan listrik. Baik itu untuk bidang transmisi, jasa, dan operator.

Bahkan seiring waktu, Susilo mempersilakan swasta masuk lebih leluasa pada bisnis pembangkit listrik. Termasuk kepada pengusaha yang bergabung di organisasi Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI).

Pemerintah menyatakan untuk mencapai target 2020, butuh dana USD 20 miliar per tahun. Itu diasumsikan dari perlunya tambahan 10.000 MW listrik setiap tahun.

"Saya minta tolong pak Dirjen Ketenagalistrikan dan MKI mengidentifikasi peraturan-peraturan PLN atau pemerintah mana yang kira-kira menghambat pembangunan pembangkitan, izin-izin, dan sebagainya. Sehingga target 10.000 MW per tahun tercapai," kata Susilo.

Tanpa melibatkan swasta, pemerintah akan bersikap tak adil pada sebagian penduduk di Indonesia. Susilo mengatakan rasio elektrifikasi baru 85 persen. Sementara khusus Papua, baru 40 persen yang sudah menikmati listrik.

Ketimpangan ini bisa diatasi bila swasta bergerak melistriki daerah-daerah yang belum dijamah pemerintah. Tanpa strategi privatisasi, maka Indonesia sulit jadi negara maju.

"PLN mau membangun berapa? Oleh karena itu peran investor swasta sangat penting. Jangan sampai lah rencana kita menjadi negara nomor 6 terkuat pada 2030-an seperti dikatakan McKenzie, tidak tercapai. Tanpa listrik itu omong doang," tandasnya.

Rekomendasi