Lembaga kelautan UI kritik ide tim Jokowi gabungkan Kementan-KKP

Lembaga Kajian Kebijakan Kelautan (LK3) Universitas Indonesia mengkritik ide Tim Transisi Presiden Terpilih Joko Widodo soal penggabungan Kementerian Pertanian dengan fungsi pengelolaan hasil laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kabarnya, ada rumusan membentuk instansi baru, bernama Kementerian Maritim.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kebijakan Kelautan Rizal E. Halim menilai realisasi wacana itu hanya akan menguras energi yang tidak esensial.

Sebab Kementan dan KKP bukan hanya mengurusi komoditas pangan. Komoditas seperti karet yang merupakan bahan baku untuk industri ban, juga diurusi Kementan.

"Begitu juga dengan KKP, komoditas ikan hias dan mutiara yang notabene bukan komoditas pangan juga secara serius dikembangkan, bahkan menjadi komoditas ekspor," ujarnya dalam keterangan pers kepada merdeka.com, Kamis (11/9).

Wacana peleburan fungsi perikanan KKP dengan Kementan disampaikan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto pertengahan bulan lalu. Menurut Rizal, langkah yang lebih pas buat pemerintahan Jokowi adalah memikirkan penguatan kelembagaan kedua kementerian itu.

Sebab, kinerja sektor perikanan sebetulnya lebih baik dibanding pertanian. Merujuk data Badan Pusat Statistik walau terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional tahun lalu, sektor perikanan masih tumbuh sebesar mencapai 6,86 persen. Sementara sektor pertanian pada 2013 hanya tumbuh 3,54 persen.

Kinerja KKP yang sudah cukup bagus sebaiknya diperkuat, bukan malah dibongkar pasang lagi.

"Persoalan perikanan pengelolaannya harus satu paket dengan pengelolaan wilayah pesisir dan sumber daya hayati di laut. Belum lagi dengan banyaknya ketentuan internasional yang bersifat mengikat, yang tentunya perlu dijaga oleh kementerian teknis dalam pelaksanaannya, yaitu KKP," paparnya.

Sebelumnya, ide peleburan Kementan-KKP menurut Tim Transisi Jokowi merupakan bagian dari upaya merampingkan 34 kementerian, menjadi 27 kementerian saja.

Andi Widjajanto mengatakan, realisasi kebijakan itu bisa menghemat anggaran negara. "Penghematan bisa mencapai Rp 3,8 triliun," ujarnya.