Bertemu tim transisi Jokowi, suara pemerintah di tangan CT

Ketua Tim Transisi Pemerintah Armida Alisjahbana mengaku tidak ikut menemani Menko Perekonomian Chairul Tanjung saat nanti berbincang dengan Ketua Tim Transisi Presiden Terpilih, Rini Soemarno di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta.

Utusan presiden terpilih Joko Widodo itu hendak mencocokkan agenda pemerintahan SBY dan agenda bawaan mereka, agar ada penyesuaian dalam RAPBN 2015.

Armida mengaku tak menjalin terlalu banyak komunikasi dengan Tim Transisi Jokowi. Semua keputusan penting sudah diserahkan sepenuhnya ke tangan Chairul Tanjung. Tim transisi versi pemerintah akan menjalankan arahan dari menko.

"Kami sih menunggu pertemuan (CT dengan tim transisi Jokowi). Jam 2 sidang kabinet arahan Presiden tentang tim transisi, jam 4 Pak CT akan ketemu tim transisi mengenai mekanisme (revisi RAPBN). Selain itu saya rasa tunggu nanti," kata Armida di Jakarta, Jumat (5/9).

Armida yang juga menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas ini tidak merasa keputusan mengoper negosiasi penting ke tangan menko perekonomian sebagai pelanggaran hasil pertemuan SBY-Jokowi di Bali dua pekan lalu.

Secara substansi, agenda Tim Transisi Jokowi paling besar terkait postur RAPBN tahun depan. Sehingga masih pas bila didiskusikan dengan CT.

Sejauh ini, Armida hanya berhubungan dengan anggota tim transisi via surat, tanpa pernah bertatap muka. "Dari Bu Rini Soemarno, Pak Anies Baswedan pernah mengirim surat. Akbar Faisal juga mengirim surat, karena ini kan masih belum, kalau dari kami (tim transisi pemerintah) nunggu dulu sidang kabinet."

Sikap itu diakui Armida atas perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karenanya dia menolak bila disebut pemerintah tak responsif menanggapi ajakan dialog tim transisi. "Kan bukan saya yang menentukan," cetusnya.

Sebelumnya, komunikasi tim transisi Jokowi-JK dengan menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II disebut-sebut memburuk. Anggota Tim Transisi yang enggan disebut namanya mengungkapkan bahwa tak lama setelah pertemuan di Bali, pihaknya bisa berkomunikasi langsung dengan Kementerian PPN/Bappenas membahas teknis perubahan APBN 2015.

Namun, di tengah jalan, komunikasi dialihkan ke tingkat Kementerian Koordinator Perekonomian. "Komunikasi tidak lancar," katanya pada merdeka.com. Kamis (4/9).

Bahkan, dia menambahkan, Sekretariat Kabinet mengeluarkan surat edaran untuk jajaran anggota KIB II agar menghentikan komunikasi informal dengan tim transisi Jokowi-JK.

Situasi ini membuat tim transisi pasrah jika gagal memasukkan program-program unggulan Jokowi-JK dalam RAPBN 2015. "Apa maunya," gerutu anggota tim transisi ini.