Kapolri sebut pembatasan BBM subsidi timbulkan gejolak keamanan

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Sutarman mengaku, pembatasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi beberapa pekan lalu mengganggu stabilitas keamanan di beberapa daerah.

Pihaknya sudah meminta agar kebijakan itu tidak diambil. "Dalam rapat dengan Wakil Presiden, dari aspek pengamanan saya mohon tidak ada pembatasan," ujarnya di Bank Indonesia (BI), Senin (1/9).

Terbukti, kata dia, hanya dalam hitungan hari, saat kebijakan pembatasan BBM subsidi dikeluarkan, keamanan daerah mengalami gejolak. Masyarakat akhirnya harus tidur di SPBU untuk mendapatkan jatah BBM subsidi.

"Begitu paginya langsung masuk dan habis jam 14.00 WIB, yang biasanya habis jam 20.00 WIB, akhirnya jadi antrean panjang."

Dampak dari kebijakan pembatasan, lanjut Sutarman, adalah inflasi tinggi. Kebijakan tersebut membebani masyarakat terutama bagi yang seharusnya berhak mendapat subsidi. "Itu memicu inflasi dan itu jadi tugas BI," katanya.

Beberapa pekan lalu, pemerintah melalui Pertamina dan BPH Migas mengeluarkan kebijakan pembatasan pembelian solar dan premium di wilayah tertentu dengan penjadwalan. Kebijakan itu akhirnya dicabut seiring terjadinya antrean panjang di hampir seluruh SPBU di Indonesia.