DPD sesalkan SBY tak datang sendiri jawab isu mobil murah

Salah satu Anggota DPD RI dari Provinsi Bali I Wayan Sudirta menyesalkan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak hadir rapat bersama DPD. Rapat hari ini digelar untuk memberikan hak tanya kepada senator mengenai kebijakan mobil murah ramah lingkungan (LCGC).

"Saya menyesalkan kenapa Presiden tidak hadir," ucap I Wayan dalam rapat bersama tiga menteri perwakilan SBY di Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).

I Wayan membandingkan dengan keputusan mantan Presiden BJ Habibie di mana ketika dia menjabat sebagai presiden, bersedia datang sendiri untuk rapat bersama DPD.

"Dulu Habibie dia sendiri yang hadir, sekarang kenapa presiden tidak hadir," katanya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hari ini, Selasa (19/11) mengadakan rapat bersama tiga menteri utusan atau pengganti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Rapat kali ini merupakan rapat hak tanya DPD terhadap kebijakan mobil murah baru baru ini.

Tiga menteri yang hadir dalam rapat ini mewakili SBY, yaitu Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Perindustrian MS Hidayat.

"Tiga menteri ini mewakili Presiden penjelasan hak bertanya oleh anggota dewan," ucap Ketua DPD RI Irman Gusman sebelum membuka rapat di Nusantara V, DPR, Senayan, Jakarta.

Langkah DPD merupakan insiatif 96 anggota, yang dipelopori A.M Fatwa, perwakilan DKI Jakarta. Ada 8 pertanyaan para senator yang dijawab oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, dan Menteri Perindustrian MS Hidayat, mewakili presiden.

Beberapa pertanyaan DPD misalnya, apa kebijakan pemerintah agar mobil murah tidak terkesan sebatas kebijakan populis untuk mendorong citra positif pemerintah. Pasalnya pemerintah belum memiliki cetak biru dalam membangun daya saing industri otomotif.

Persoalan lain bagi para senator adalah klaim LCGC ramah lingkungan. Mereka meminta penjelasan pemerintah apakah mobil murah dapat mendukung dan berkolerasi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca.