Pemerintah Kerahkan 3.500 TNI-Polri dan Kirim 27 Ton Logistik untuk Korban Gempa NTT

Pemerintah terus mempercepat penanganan pascagempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga Sabtu (15/8/2026) malam, sebanyak 27 ton bantuan logistik telah dikirim ke wilayah terdampak.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan bantuan tersebut dikirim secara bertahap menggunakan pesawat Hercules. Pengiriman dilakukan dalam beberapa kloter penerbangan pada hari yang sama.

“Ini adalah kloter terakhir penerbangan hari Sabtu. Dari total 27 ton logistik sudah terkirim ke NTT dengan berbagai kloter penerbangan Hercules di hari itu juga,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis, Minggu (16/8/2026).

Selain bantuan logistik, pemerintah juga mengerahkan ribuan personel TNI dan Polri untuk mendukung proses evakuasi serta penanganan dan pemulihan wilayah yang terdampak gempa.

Teddy menyebut lebih dari 3.500 prajurit TNI-Polri telah diterjunkan ke sejumlah daerah di Flores sejak gempa terjadi pada Sabtu. Mereka disebar ke Manggarai, Maumere, Flores, dan sejumlah wilayah terdampak lainnya.

“Selain itu, langsung di hari kejadian, TNI Polri telah mengerahkan lebih dari 3.500 prajurit TNI Polri ke berbagai daerah di Flores pada hari Sabtu, disebar ke Manggarai, Maumere, Flores, dan daerah terdampak lainnya di NTT,” jelas Teddy.

Upaya penanganan tidak hanya melibatkan TNI dan Polri. Sejumlah kementerian dan lembaga juga dikerahkan pemerintah untuk mempercepat proses penanganan dampak gempa di NTT.

Menurut Teddy, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan sejumlah pejabat untuk segera menuju NTT pada hari kejadian. Mereka terdiri dari Menko PMK, Mendagri, Menteri PU, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Wamen Kesehatan, serta Wamen Sosial.

Selain itu, pemerintah turut melibatkan unsur PLN, Pertamina, dan Telkom untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak.

“Beserta unsur PLN, Pertamina, dan Telkom untuk langsung terbang ke NTT pada hari kejadian untuk sesegera mungkin memastikan penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran,” kata Teddy.

47 Orang Meninggal

Gempa bumi magnitudo 7,7 di Nagekeo, NTT, pada Sabtu 15 Agustus 2026 tercatat menelan 47 korban meninggal dunia. Selain itu, lebih dari 5.000 jiwa mengungsi.

Menurut Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan data ini berdasarkan pemutakhiran per Minggu (16/8/2026) pukul 00.00 WIB.

"Konsentrasi pengungsi terbesar di NTT saat ini terpantau di Kabupaten Sikka dengan total 3.356 jiwa," kata Berton dalam keterangan tertulis, Minggu (16/8/2026).

Berton menyampaikan, pengungsi tersebar di GOR Samador sebanyak 1.356 jiwa dan mandiri 2.000 jiwa di 10 titik pengungsian. Sedangkan di Kabupaten Manggarai, jumlah pengungsi mencapai total 2.078 jiwa.

"Ratusan pengungsi lainnya juga dilaporkan bertahan di Nagekeo sebanyak 500 jiwa, dan dua wilayah di provinsi berbeda, yaitu Bima, hingga Kepulauan Selayar," ucap dia.

Berton menjelaskan, pemenuhan hak-hak dasar dan logistik di pengungsian kini menjadi salah satu prioritas penanganan darurat. Para penyintas, khususnya di Kabupaten Manggarai, membutuhkan bantuan mendesak berupa puluhan tenda darurat, 30 ton beras, obat-obatan, 1.000 selimut, 1.000 velbed, 1.000 lembar tikar, pasokan air bersih (tandon), hingga genset.

Dia berujar bahwa guncangan gempa yang telah diikuti oleh 341 kali aktivitas gempa susulan ini memicu dampak kehancuran yang signifikan. Korban meninggal dunia terbanyak berada di Kabupaten Manggarai 23 jiwa dan Manggarai Timur 17 jiwa.

"Sementara itu, korban jiwa lainnya tersebar di Kabupaten Sikka 4 jiwa, Manggarai Barat 1 jiwa, Ende 1 jiwa, dan Nagekeo 1 jiwa. Setidaknya 101 warga dilaporkan luka-luka dengan tingkat keparahan yang beragam," ungkap Berton.

Selain jatuhnya korban jiwa, gempa yang berpusat di laut ini mengakibatkan kerugian material yang melumpuhkan aktivitas warga. Data sementara di wilayah NTT mencatat 914 unit rumah mengalami rusak berat, 126 rusak sedang, dan 317 rusak ringan.

"Kerusakan parah juga menimpa puluhan fasilitas publik, di antaranya 93 fasilitas pendidikan, 36 fasilitas kesehatan, serta 38 kantor pemerintah," katanya.