Kadin desak pemerintah kaji ulang IJEPA

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyarankan pemerintah  untuk mengkaji luang perjanjian ekonomi bilateral Indonesia dan Jepang dalam Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Pasalnya, bukannya ekspor Indonesia meningkat, malah impor Indonesia dari Jepang yang naik.

“Kadin setuju langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk mengkaji ulang plus minus perjanjian bilateral ini, minimal ada keseimbangan perdagangan Indonesia-Jepang,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur dalam siaran persnya kepada merdeka.com, Rabu (4/7).

Dia memaparkan, sejak perjanjian tersebut dibentuk pada tahun 2008 lalu, Indonesia belum meraup untung dari negara matahari terbit tersebut. Hingga saat ini, perdagangan Indonesia-Jepang masih defisit USD 825 juta. Di mana ekspor Jepang ke Indonesia mencapai USD 2.207 juta dan impor dari Jepang sebesar USD 1.381 juta USD.

Jepang, kata Natsir, secara bilateral diuntungkan karena bisa mendapat kemudahan bea masuk sampai 0 persen, namun implementasi dalam negeri perlu juga menjadi perhatian pemerintah seperti bidang otomotif yang perlu kesetaraan (equal) antara importir produsen dan importir umum.

“Otomotif yang diimpor dari Jepang oleh importir produsen di indonesia mendapat fasilitas pajak bea masuk sampai 0 persen, sementara otomotif yang sama diimpor oleh importir umum dikenakan bea masuk sampai 40 persen. Di lain pihak, dengan perjanjian bilateral perdagangan ini seharusnya tidak ada perbedaan, dan pelaku usaha dapat memanfaatkan IJEPA  bersama-sama tanpa ada perbedaan,” ungkap Natsir.

Dia menyayangkan, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenperin, Kemendag, Kemenkeu membuat aturan dalam negeri yang hanya menguntungkan pihak tertentu, sehingga kesetaraan untuk memanfaatkan IJEPA  ini seakan tidak ada.

“Kami berharap perlu ada equal, ini salah satu contoh. Kadin dalam waktu dekat ini akan melakukan pertemuan masalah IJEPA ini karena masukan dari asosiasi dan pelaku usaha Indonesia anggota kadin telah mendesak agar perlu dikaji ulang plus minusnya,” kata Natsir.