Merdeka.com - Pemerintah mengklaim penerapan kebijakan Biodiesel 30 persen atau B30 akan meningkatkan kualitas lingkungan. Penggunaan B30 juga disebut ramah terhadap mesin kendaraan dan bisa menekan emisi yang dilepaskan.

Faktanya, penggunaan B30 sebagai bahan bakar malah bisa melepaskan emisi lebih banyak ketimbang penggunaan bahan bakar fosil. Tingginya emisi terjadi pada saat pengelolaan kelapa sawit menjadi bahan bakar.

"Ada beberapa skenario yang banyak bikin b30 ini malah tidak ramah lingkungan," kata Manager Riset Traction Energy Asia, Ricky Amukti dalam Media Brefing bertajuk Suntikan Dana ke Perusahaan Bukan Solusi untuk Biodiesel, Jakarta, Selasa (11/8).

Skenario pertama pada penggunaan lahan untuk kelapa sawit. Jika lahan yang digunakan kebun baru, maka jenis lahan bisa menyebabkan banyaknya emisi yang bakal dihasilkan, seperti penggunaan lahan gambut dan merusak hutan. Sebab, jika terjadi kebakaran hutan akan menghasilkan emisi yang tinggi.

"Resiko lebih tinggi kalau buka di lahan gambut dan hutan. Ini bisa menimbulkan emisi yang tinggi," kata Ricky.

Skenario kedua dari penggunaan kendaraan sebagai alat transportasi dari lokasi perkebunan menuju pabrik pengolahan. Maka dari itu untuk menekan emisi yang dikeluarkan kendaraan diperlukan jalan usaha tani agar bisa memangkas jarak tempuh.

Selanjutnya

Potensi merusak lingkungan lainnya yakni limbah yang dihasilkan dari pengelolaan kelapa sawit. Di pabrik kelapa sakit terdapat bahan berbahaya bernama pome atau limbah cair kelapa sawit. Jika limbah ini tidak diolah menggunakan metan, maka emisi yang dihasilkan pabrik akan tinggi.

"Sehingga ini bisa menjadikan biodiesel ini menghasilkan emisi tinggi," kata dia.

Maka dari itu, kata Ricky, pemerintah harus melakukan perhitungan detil dalam membuat kebijakan. Sejauh ini dia menilai pemerintah hanya fokus pada hasil akhir produk. "Kalau cuma hitung di end produk ya memang aman, tapi ini harus dilihat dari hulu dan hilir. Emisi ini juga besar bukan dari kendaraannya," kata dia mengakhiri.