Program Makan Bergizi Gratis Dikritik: Bantuan Jangan Asal Disalurkan Semua Orang, Utamakan yang Rentan dan Membutuhkan
Peneliti Celios, Bara M. Setiadi mengatakan, jika pemerintah ingin memberikan bantuan seharusnya ada prioritas untuk masyarakat yang rentan dan termarjinalkan.
Center of Economics and Law Studies (Celios) menyarankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diterapkan dengan menggunakan skema berorientasi target (targeted approach) agar tepat sasaran.
Peneliti Celios, Bara M. Setiadi mengatakan, jika pemerintah ingin memberikan bantuan seharusnya ada prioritas untuk masyarakat yang rentan dan termarjinalkan.
“Bantuan bukan semata-mata asal disalurkan kepada semua orang. Oleh karena itu, skema Makan Bergizi Gratis yang kami usulkan itu tersasar untuk masyarakat yang memang rentan dan membutuhkan,” ujar Bara dikutip dari Antara di Jakarta, Selasa (11/2).
Menurut Celios, realokasi dari efisiensi anggaran tidak dapat begitu saja di berikan untuk menutup kekurangan dana MBG.
Celios merekomendasikan skema MBG dengan targeted approach, di mana MBG menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan, seperti anak yang mengalami malnutrisi, ibu hamil, berasal dari keluarga yang memiliki penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan, dan berada di wilayah yang rentan mengalami malnutrisi.
Berdasarkan estimasi Celios, selain tepat sasaran, skema berorientasi target penerima juga membutuhkan anggaran sebesar Rp117,93 triliun per tahun, jauh lebih hemat dibandingkan skema pemerintah yang diperkirakan mencapai Rp400 triliun.
Studi Celios menunjukkan bahwa dengan skema targeted approach, pemerintah memperoleh tambahan efisiensi anggaran Rp6,93 triliun untuk MBG.
"Dengan skema yang kami usulkan ini, ada sekitar Rp259 triliun yang bisa diinvestasikan untuk bantuan lain yang lebih berpihak kepada masyarakat rentan tadi," ujarnya.
Pembiayaan dari Efisiensi Anggaran
Sementara itu, menurut estimasi Celios, beberapa program yang dapat dibiayai dengan dana hasil efisiensi termasuk peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tambahan Rp30,37 triliun untuk 10,16 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Kemudian, Program Indonesia Pintar (PIP) dengan tambahan Rp13,71 triliun untuk 18,89 juta siswa serta beasiswa kuliah (KIP, Afirmasi, dan Unggulan) dengan tambahan Rp14,49 triliun untuk 1,04 juta mahasiswa.
Bantuan Subsidi Upah (BSU) dapat ditingkatkan dengan tambahan Rp4,98 triliun untuk 1,38 juta pekerja. Selanjutnya, subsidi tiket KRL sebesar Rp1,80 triliun dapat membuat tiket KRL Jakarta-Bogor gratis.
BPJS Kesehatan (PBI JKN) pun dapat menerima tambahan Rp47,21 triliun untuk 98,35 juta peserta, subsidi pupuk sebesar Rp54,86 triliun untuk 9,98 juta petani, serta melunasi tunggakan tunjangan kinerja dosen ASN sejak 2020-2024 sebesar Rp5,7 triliun.
