Pertamina Siap Tampung 62,6 Ribu Barel per Hari Jatah Minyak Mentah KKKS, DEN: Tetap Pakai Mekanisme Pasar

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjamin seluruh minyak mentah (crude) yang diproduksi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Indonesia bakal diolah oleh kilang milik PT Pertamina (Persero).  

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), M Kholid Syeirazi menilai, langkah tersebut bakal menambal kebutuhan dalam negeri di tengah fluktuasi harga minyak dunia saat ini. 

Menurut perhitungannya, negara bakal mendapat tambahan pasokan hingga 62,6 ribu barel per hari. Angka cukup besar ini merupakan jatah KKKS dalam mengelola ladang minyak.  

"Kita masih mengekspor sekitar 62,6 ribu barel per day. Kita ini kan sudah importir, tapi kenapa kita masih mengekspor? Yang diekspor itu memang jatahnya kontraktor. Berapa? 63 ribu barel per day," ujar Kholid di Jakarta, Kamis (9/4).

"Jadi andai kata program pemerintah berhasil dengan pendekatan market untuk membawa produksi minyak domestik itu ke kilang Pertamina, itu bisa menambal bolong. Dan ada efisiensi, karena tidak ada biaya logistik tambahan," ungkapnya. 

Hanya saja, menarik hasil produksi minyak untuk kilang Pertamina ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Lantaran pemerintah dan Pertamina perlu mengeksekusinya lewat mekanisme pasar. 

"Cuma tidak bisa minjam, karena kontrak itu. Jadi jatahnya kontraktor itu memang tidak bisa dipaksa, kecuali dengan mekanisme pasar. Tidak bisa dengan pendekatan politik, tetap pendekatan market," kata Kholid. 

Sehingga, Pertamina tetap wajib membeli minyak produksi KKKS sesuai harga pasar saat ini. 

"Pendekatan market itu, ya pokoknya kalau punya minyak jual ke Pertamina dengan harga pasar. Tidak bisa asal pelarangan. Karena risikonya pemerintah bisa kena arbitrase, karena itu jatahnya mereka," tegasnya. 

Lebih lanjut, Kholid turut membeberkan dampak lonjakan harga minyak dunia terhadap sektor fiskal. Terlebih, harga minyak saat ini sudah melampaui asumsi APBN di angka USD 70 per barel. 

"Kementerian Keuangan bilang, setiap USD 1 kenaikan harga itu akan ada tambahan kenaikan sekitar Rp3,5 triliun. Tapi ada tekanan terhadap belanja yang membengkak Rp10,3 triliun. Sehingga total defisitnya itu Rp6,8 triliun," urainya. 

"Jadi konsekuensinya apa? Ada tambahan subsidi dan kompensasi. Total subsidi dan kompensasi itu kalau berdasarkan APBN sekitar Rp413 triliun," ucap Kholid.